KAMIS , 21 JUNI 2018

Tolak Politik Uang dan SARA, Ini 5 Poin yang Disampaikan Bawaslu Sulsel

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Ridwan Lallo

Rabu , 14 Februari 2018 23:13
Tolak Politik Uang dan SARA, Ini 5 Poin yang Disampaikan Bawaslu Sulsel

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) utuk Pilkada 2018 berintegritas, di Hotel Clarion Makassar, Rabu (14/2).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) utuk Pilkada 2018 berintegritas, di Hotel Clarion Makassar, Rabu (14/2).

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi dalam sambutannya mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk mencegah praktek berupa politik uang karena merusak jalannya demokrasi saat pilkada.

“Oleh sebab itu, kami lakukan pencegahan melalui kegiatan seperti ini. Langkah awal antisipasi politik uang dan politisasi SARA yang terjadi di Pilkada Sulsel,” kata Laode.

Laode mengaku kecewa lantaran dalam deklarasi itu tak satupun calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang hadir. “Untuk membangun komitmen awal tapi komitmen awal ini tidak bulat, karena tidak dihadiri pasangan calon,” kesalnya.

Adapun 5 poin maklumat tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas yang di ikrarkan secara bersama.

1. Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018 dari praktek politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan visi-misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap politik uang dan politisasi SARA.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan penyelenggaraan politik uang dan SARA.


div>