KAMIS , 18 OKTOBER 2018

TP Laporkan Hakim PTUN Makassar ke Komisi Yudisial

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Kamis , 27 September 2018 16:30
TP Laporkan Hakim PTUN Makassar ke Komisi Yudisial

Walikota Parepare, Taufan Pawe memberikan keterangan atas gugatan yang dimasukan oleh rifalnya, Andi Faisal Sapada-Asriadi Samad (FAS) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang diaggap keliru. Jumpa pers ini dilakukan disalah satu Cafe di Makassar, Kamis (27/9).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Walikota Parepare terpilih, Taufan Pawe – Pangerang Rahim (TP) belum bisa bernafas legah. Hal itu setelah sejumlah gugatan yang dilakukan oleh rifalnya, Faisal Andi Sapada-Asridi Samad (FAS), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Taufan Pawe mengatakan jika rifalnya yang terus melakukan gugatan karena saat ini tidak merima hasil Pilwalkot kota Parepare yang telah berlasung pada Juni lalu.

“Proses persidangan pengadilan tata usaha negara adalah fase ke 8 dari rangkaian permasalah sebagai Paslon dan Alhamudilillah saya sudah lewati 7,” katanya saat ditemui di salah satu cafe di Makassar, Kamis (27/9).

Ketua Golkar Parepare ini menyebutkan jika gugatan yang dimasukkan ke PTUN Makassar itu tidak naif atau tidak pantas PTUN melanjutkan persidangan. Karena perkara Pilkada telah usai di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konsitusi (MK). “Keputusan KPU penetapan pasangan calon terpilih diajukan padahal menurut saya sudah selesai MA,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan, jika persoalan yang diajukan oleh tim FAS seperti halnya di MK yakni persoalan rekap suara. “Sekarang (PTUN) dibawa rananya MA dan apa yang terjadi ini adalah suatu yang keliruh dan salah,” ucapnya.

Taufan menjelankan jika dalam undang-undang PTUN saat pemohon memasukan ke pengadilan seharusnya dikaji tersebih dahulu. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Namun menurut TP sepertinya ketua PTUN Makassar tidak mencermati gugatan yang dilakukan oleh tim FAS sehingga lolos.

“Undang PTUN apabila ada permohonan yang dimasukan TUN harus diperiksa dan mempelajari layak atau tidak. Tapi ke lihat sesuatu tidak mendasar,” tuturnya.

Adanya kekeliruan yang dilakukan oleh PTUN Makassar, Taufan Pawe meminta fakta kepada MA dan MK. Mengingat kasus pilkada seperti ini baru pertama terjadi di Indonesia yang mengadili tergugat. Padahal telah ada putusan tertinggi.

“Saya mencoba meminta Fakwa ke MA dan MK dan Komisi Yudisial (KY) telah tejadi pengadilan TUN menyesatkan tampa ada dasar hukum dan Ini harus dikaji, MK yang paling tinggi masa tidak dihargai,” jelasnya. (*)


div>