KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

TP Nilai Tim Hukum FAS Lecehkan Putusan MK

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Kamis , 04 Oktober 2018 16:40
TP Nilai Tim Hukum FAS Lecehkan Putusan MK

Walikota Parepare, Taufan Pawe memberikan keterangan atas gugatan yang dimasukan oleh rifalnya, Andi Faisal Sapada-Asriadi Samad (FAS) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang diaggap keliru. Jumpa pers ini dilakukan disalah satu Cafe di Makassar, Kamis (27/9).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, kembali melanjutkan sidang sengketa Pemilihan walikota Parepare, atas permohonan Andi Faisal Sapada yang saat ini belum menerima putusan Mahkama Konsitusi (MK).

Dimana rivalnya, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP) dinyatakan sebagai pemenang di bumi Badar Madani tersebut pada 27 Juni lalu.

Dalam persidangan tesebut, TP dimasukkan sebagai tergugat intervensi atau pihak ketiga, dikarenakan FAS hanya melakukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai tergugat.

“Tadi (kemarin) sudah ada putusan selah dan saya diterima sebagai tergugat intervensi, sehingga sebagai pihak diberikan kesempatkan untuk menanggapi gugatan penggutan,” kata Taufan Pawe setelah persidangan di PTUN Makassar, Jl Pendidikan, Kamis (4/10).

Walikota Parepare ini menyebutkan setelah melakukan pencermatan terhadap gugatan FAS ke PTUN Makassar, dianggap ada kesamaan apa yang dilakukan oleh FAS saat melakukan sengketa beberapa waktu lalu di MK.

“Setelah saya tercemati sangat tergambarkan bawa alasan gugatan sangat identik dengan apa yang diperolakan dan telah diuji oleh Makhma Konsitusi (MK),” tuturnya.

Taufan juga menyebutkan, jika dalam gugatan tersebut yang telah dibaca terdapat kejenggalan. Dimana tim hukum FAS menilai putusan MK ada kata-kata kejahatan pemilu dan MK melakukan pembiara.

“Setelah saya mencermati gugatan (FAS) ada kalimat secara jelas-jelas mengatakan bahwa saya telah melakukan kejahatan pemilu dan MK melakukan pembiaran. Kalimat ini menjadikan dasar saya untuk menuntut mereka (Tim hukum FAS) melakyukan penghinanan terhadap peradilan,” ujarnya.

Taufan melanjutkan jimMK adalah pengadilan paling tertinggi di Indonesia, yang bisa membatalkan undang-undang. Sehingga menurutnya tidak pantasnya seorang pencara mengatakan hal tersebut.

“Penggalan kalimat itu sangat fatal, bagi penasehat hukum menggukan kalimat etika propesi pengacaraan . Ini tidak boleh. Pengacara memiliki hak hukum, tidak boleh dituntut dalam memukakan pendapat, tapi tidak seboleh se-enaknya mengatakan,” tuturnya.

Dengan adanya kata-kata tersebut, saat ini Taufan masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum, untuk melaporkan tim hukum FAS. “Saya akan analisa ini,” tututnya. (*)


div>