RABU , 14 NOVEMBER 2018

TP2D Berpotensi Hadirkan Pemerintahan Bayangan

Reporter:

Al Amin Malliuri - Armansyah - Arini

Editor:

Iskanto

Rabu , 31 Oktober 2018 08:40
TP2D Berpotensi Hadirkan Pemerintahan Bayangan

Nurdin Abdullah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bentukan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) terus tuai kritikan.

Apalagi pasca Ketua TP2D, Prof Yusran Yusuf membuka kegiatan Celebes Youth Enterpreneur, Show dan Sell (Celebes Yess) yang digelar Dinas Perindustrian Sulsel di Mall Pipo Makassar, Senin (29/10) lalu.
Pakar Politik pada Program Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, kehadiran TP2D memang berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap).

Menurutnya, hadirnya TP2D akan berpotersi menghadirkan pemerintahan “semrawut” serta menghadirkan pemerintahan bayangan (shadow government). “Ini akan menimbulkan tumpang tindih. TP2D berpotensi hadirkan pemerintahan bayangan,” ujarnya.

Luhur berpendapat, sejak awal kehadiran TP2D memang berpotensi menimbulkan polemik pada tugas atau fungsi (tupoksi), karena meskipun bukan bagian dari OPD, tapi legitimasi politik yang sangat powerful. “Rekrutmen personilnya sudah tidak berbasis kriteria yang objektif atau merit system,” katanya.

Ia menilai, kehadiran TP2D bisa positif dalam upaya menginternalisasi nilai visi dan misi pemerintahan baru. Cuma ada demarkasi yang tegas, tim ini tidak boleh tampil menggantikan kekuasaan pemerintahan formal, yang punya struktur hierarkis.

“Ketika tim ini juga tampil merepresentasi kekuasaan formal, untuk menggantikan institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah terdistribusi,” tuturnya.

Ia menyarankan, agar kedepan mestinya di atur secara baik kehadiran tim-tim adhoc seperti ini. Ada hukum besi dalam tata pemerintahan, bahwa struktur kekuasaan pemerintahan bekerja berdasarkan urusan dan kewenangan.

“Tindakan di luar urusan dan wewenang akan bermasalah secara etika dan berpotensi melanggar hukum,” saran Luhur.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yusran Sofyan meminta Gubernur Sulsel untuk mengevaluasi tugas dan wewenang dari TP2D. “Sebaiknya pak gubernur mengevaluasi TP2D sesuai dengan fungsinya. Karena TP2D dibentuk untuk membantu mewujudkan visi dan misi bukan yang lain,” tegasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan TP2D Pemprov Sulsel ini bisa menciptakan inharmonisasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel. “Sebaiknya dalam hal teknis, itu tugas masing-masing OPD. Bukan tugas dari TP2D,” jelasnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga menyebutkan jika kewenangan yang diberikan oleh gubernur maupun wakil gubernur kepada Ketua TP2D, Prof Yusran itu tidak seharusnya dilakukan karena TP2D tidak termasuk struktur pemerintahan.

“Itu sebuah kekeliruan, TP2D tidak dikenal dalam pemerintahaan daerah, oleh karena kesalahan ini ada pada gubenur dan wakil gubenur yang telah memberikan kewenangan kepada TP2D. Jika pembukan acara resmi menjadi sorotan, dan ini perlu ditinjau kembali yang tidak semestinya diberikan,” kata Fachruddin Rangga.

Pihaknya meminta kepada Gubernur Sulsel agar melakukan peninjauan kembali jangan sampai kinerja OPD bisa terhambat dengan keberadaan TP2D.

“Kita berharap keberadaan TP2D harus ditinjau kembali. Banyak kritikan, dan ini juga harus ditindak lanjuti jangan sampai lembaga DPRD akan mengambil sikap. Karena kami memiliki hak-hak melakukan itu,” tuturnya.

Terpisah, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah angkat bicara perihal banyaknya pertanyaan terhadap wewenang TP2D yang ia bentuk di awal menjabat.

NA mengaku sangat jelas jika kehadiran tim itu adalah untuk sebuah percepatan yang berorientasi pada hasil. “Kita visinya kan OPD orientasinya pada proses, sementara TP2D orientasi pada hasil. Apa yang ingin dihasilkan dengan anggaran sekian? apa tanggung jawab kita?,” kata NA, Selasa (30/10).

NA berharap agar semua pihak dapat menerima tim ini dengan baik, dengan berfikir positif lantaran kapasitasnya sebagai akademisi.
“Cobalah kita lebih berfikir positif menerima bahwa perbedaan itu dimana-mana bisa terjadi. Mereka (TP2D) itu profesor semua. Berapa mereka digaji oleh Unhas, malu bilang, mereka itu karena keiklasan saja,” ungkapnya.

Terkait polemik Ketua TP2D, Prof Yusran Yusuf yang membuka kegiatan Celebes Youth Enterpreneur, Show dan Sell (Celebes Yess) beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil mengaku, jika yang membuka acara tersebut adalah dirinya langsung, dan bukan Ketua TP2D Prof Yusran.

“Yang buka acara tersebut saya sendiri. Soal Prof Yusran, saya yang meminta beliau ke panggung untuk bersama-sama membuka acara,” ujarnya.

Ahmadi pun mengelak jika acara yang seharusnya dibuka Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman namun di wakili Prof Yusran. Ia pun langsung menyalahkan MC.

“Prof Yusran tidak mewakili Wakil Gubernur. Soal MC yang menyampaikan itu, hanya salah penyebutan,” jelasnya.

Sementara Tita Kamila selaku MC pada acara itu menampik penyataan kepala dinas. Ia menegaskan, pengucapan kata mewakili gubernur adalah murni perintah panitia acara.

“Saya sebagai MC berlaku profesional, semua yang saya ucapkan atas perintah panitia. Dan panitia juga akui, kalau memang dia kemairn yang breafing ka begitu,” kata Tita.

Puteri Pariwisata Sulsel 2017 ini pun mengaku tak ingin dipojokkan dalam masalah ini, ia sangat menyayangkan namanya disebut-sebut, pasalnya akan mencoreng kredibilitasnya sebagai MC. (*)


div>