RABU , 21 NOVEMBER 2018

TP2D Cium Aroma Bagi-bagi Fee Proyek untuk Pejabat Pemprov

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Kamis , 08 November 2018 09:00
TP2D Cium Aroma Bagi-bagi Fee Proyek untuk Pejabat Pemprov

Jayadi Nas

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bentukan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mulai mencium aroma bagi-bagi fee yang dilakukan pejabat Pemerintah Provinsi Sulsel.

Hal tersebut diungkapkan anggota TP2D, Jayadi Nas diacara coffee morning yang diadakan Biro Humas dan Protokol Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (7/11).
Jayadi Nas mengatakan, setelah bekerja, TP2D mencium adanya praktik bagi-bagi fee yang dilakukan elite pemerintah. Fee itu diambil dari pengerjaan sebuah proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. “Nilainya bervariasi namun bisa mencapai 30 persen dari nilai proyek,” ujar Jayadi.

Namun Jayadi enggan membeberkan lebih lanjut temuan tersebut. Dia mengaku tidak punya kompetensi dalam menjawab persoalan teknis seperti itu. Selain itu, pihaknya masih butuh data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini.

Selain itu, Jayadi Nas juga mengklaim telah menyelesaikan masalah defisit anggaran pemprov sebesar Rp 182 miliar. Jayadi Nas menjelaskan jika keberhasilan yang sangat mutlak yang pernah dilakukan TP2D adalah menyelesaikan masalah defisit anggaran pemprov sebesar Rp 182 miliar.

“Saat saya masuk sebagai anggota tim transisi, defisit anggaran Pemprov Sulsel sebesar Rp183 miliar belum diselesaikan sesuai laporan dari Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ungkap Jayadi yang juga akademisi di Unhas.

Secara tegas Jayadi mengakui jika penyelesaian defisit baru dituntaskan saat Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjabat.

Jayadi juga menyadari jika dalam bekerja TP2D memiliki kekurangan. Termasuk disadari jika ada satu dua anggota tim tersebut yang tidak paham dan tidak mampu menerjemahkan apa keinginan pimpinan.

“Ada memang satu dua yang perspektifnya berbeda. Ada yang memang belum mengetahui secara utuh tugas dan kewenangan TP2D. Belum bisa mengikuti irama,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Jayadi juga membeberakan capaian yang telah mereka lakukan selama bekerja. Mantan Ketua KPU Sulsel itu menerangkan, sebenarnya kehadiran TP2D bukan hal yang baru karena sudah diterapkan di pemerintahan beberapa negara.

“Mungkin di Sulsel ini sesuatu yang baru. Dan yang namanya, sesuatu yang baru, memang kita menjadi media darling. Dan keberadaan TP2D ini berawal dari tim transisi,” ujarnya.

Di TP2D, kata Jayadi, telah diberi kewenangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tim inilah yang bertugas, menyambungkan ke OPD apakah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur masuk atau tidak.

Dia menekankan jika TP2D tidak memiliki kewenangan dalam mengurusi persoalan keuangan. “Tidak ada upaya TP2D menghalangi pencairan anggaran karena itu memang bukan kewenangan TP2D. Di TP2D juga tidak ada surat yang keluar. Jadi, tidak benar itu kalau terjadi overlapping,” terangnya.

Menurutnya, TP2D sebenarnya tidak mau banyak bicara dan diminta untuk bekerja saja. Posisi TP2D hanya pada posisi supporting sistem program Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sementara itu, mantan Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono pun angkat bicara. Soni mengaku jika secara prinsip pihaknya telah menyelesaikan masalah defisit Pemprov Sulsel sejak dirinya menjabat.

“Prinsip sudah selesai, tinggal ketok palu saja. Saya tidak tahu status terakhir, bisa jadi belum jadi selesai kalau dibongkar-bongkar lagi,” papar Soni.

Soni bahkan mengaku, penyelesaian terkait masalah defisit anggaran pemprov sangatlah mudah, lantaran hanya melakukan realisasi anggaran pada kegiatan yang tidak diperlukan.

“Saya tidak tahu perubahannya, yang jelas kita sudah awali dan kawal dengan clear apa saja yang harus dikurangkan dan apa saja yang tidak perlu dilaksanakan. Sangat sederhana dan tidak sulit,” ungkapnya. (*)


div>