JUMAT , 23 FEBRUARI 2018

TPP ASN Pemprov Belum Final

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 01 Februari 2018 13:00
TPP ASN Pemprov Belum Final

Kepala BPKD Sulsel, Arwien Azis.Foto:Ashar/RakyatSulsel.

– Menunggu Hasil Konsultasi KPK

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tunjangan pakasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemprov Sulsel, resmi dihapuskan tahun ini. Pakasi ini digantikan oleh Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel Nomor 130 Tahun 2017. Namun, Pergub tersebut ternyata masih akan direvisi dan keputusan terkait pemberian TPP belum final. Termasuk untuk guru.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis, mengatakan, revisi Pergub soal TPP sementara dilakukan oleh KPK. Kemudian, dilanjutkan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Lingkup Pemprov Sulsel. Setelah selesai, barulah bisa diterapkan setelah melihat rekomendasi KPK.

“KPK turun melakukan evaluasi terhadap perkembangan perampungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pegawai,” kata Arwien, Rabu (31/1).

Arwien juga menjawab pertanyaan, mengapa dalam Pergub yang telah terbit tidak terdapat guru di dalamnya. Ia menjelaskan, Pergub tersebut saat diajukan baru terdapat empat OPD percontohan didalamnya, tidak termasuk Dinas Pendidikan Sulsel.

“KPK kemudian menolak jika hanya empat OPD, sehingga dikembalikan ke kami untuk melakukan penyusunan kembali dengan seluruh OPD diberlakukan TPP. Termasuk Dinas Pendidikan Sulsel. Itulah yang sementara disusun,” urainya.

Ia menambahkan, pemprov sedang menyusun evaluasi jabatan, dimana di dalamnya antara lain Anjab dan ABK. Dasar inilah yang kemudian dijadikan dasar TPP masing-masing OPD. Guru pun demikian.

“Proses penyusunan ini membutuhkan waktu, karena jumlah PNS di Sulsel sebanyak 16.000, demikian juga dengan guru sebanyak 16.000 yang baru saja tahun lalu menjadi kewenangan Provinsi Sulsel,” jelasnya.

Ia meminta dalam proses ini agar guru tetap tenang, karena keputusan Pergub yang telah terbit belum final. Jadi, bukan berarti guru tidak diperhatikan oleh pemprov.

“Pergub yang dipermasalahkan sudah mau direvisi. TPP ini bukanlah menambahkan penghasilan, tetapi mengumpulkan beberapa penghasilan menjadi satu atau single salary. Hal ini yang sementara dikonsultasikan dengan KPK, apakah duplikatif dengan sertifikasi,” jelasnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Lutfie Natsir, mengatakan, single salary ini harus dari satu sumber yang disatukan, sesuai prinsip TPP. Khusus guru, diberikan pilihan apakah tetap menerima sertifikasi atau cukup dengan TPP.

“Guru telah menerima sertifikasi, jadi kalau diberikan lagi TPP bukan lagi single salary. Ini yang sementara dikonsultasikan oleh pihak pemprov kepada KPK,” sebutnya. (*)


div>