KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

TPP di Bantaeng Sudah Cair, ASN Malas Tidak Dapat

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

asharabdullah

Selasa , 15 Mei 2018 11:39
TPP di Bantaeng Sudah Cair, ASN Malas Tidak Dapat

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara usai mengikuti upacara (Dok.JawaPos.com)

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Lebih dari 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng telah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mulai dibayarkan sejak awal Mei 2018 ini.

“Alhamdulillah TPP yang sudah cukup lama dinantikan ASN di daerah sudah mulai kita bayarkan,” ungkap Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng Muhammad Idris, Senin (14/5) kemarin.

Menurutnya, pencairan atau pembayaran TPP dilakukan setelah ada usulan permintaan dari masing-masing OPD yang kemudian dihitung berdasarkan sistem perhitungan pembayaran yang disesuaikan dengan pangkat dan jabatan serta tingkat kehadiran.

“Pembayaran TPP dihitung berdasarkan pangkat dan jabatan yang dihitung sesuai pembobotannya. Untuk jabatan dibobot 60 persen dan kehadiran 40 persen. Tapi ASN tidak akan mendapat TPP kalau kehadirannya berada dibawah 50 persen,” jelasnya.

Selain itu, TPP juga dibayarkan berdasarkan beban kerja dan resiko kerja. TPP yang dibayarkan tahun 2018 ini baru dua bulan yakni, Januari dan Februari. Sedangkan pembayaran TPP selanjutnya belum bisa ditentukan waktunya karena disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh, besaran TPP yang diperoleh ASN masing-masing adalah, untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) mencapai Rp14,9 juta lebih, Asisten Rp9,4 juta lebih, Kepala BPKD Rp8,9 juta lebih, Kepala Inspektotar dan setingkat Kepala OPD mulai Rp7,2 juta sampai Rp7,2 juta lebih. Sedangkan staf Ahli memperoleh Rp6,4 juta lebih.

Untuk pejabat setingkat eselon tiga seperti, Direktur RSUD, Sekretaris, Kabag, Kabid dan Camat memperoleh TPP mulai Rp4,3 juta sampai Rp5,3 juta lebih. Tapi jumlah tersebut belum termasuk potongan pajak.

“Hingga kini kami masih terus menerima permintaan pembayaran TPP untuk Januari dan Februari. Sedangkan pembayaran bulan berikutnya masih harus menunggu kesiapan dan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (*)


div>