RABU , 21 NOVEMBER 2018

Transformasi Kebijakan Pemprov di Tangan NA-ASS

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Sabtu , 27 Oktober 2018 07:20
Transformasi Kebijakan Pemprov di Tangan NA-ASS

IST TRANFORMASI KEBIJAKAN. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, saat menghadiri sebuah acara, belum lama ini. Dibawah kepemimpinan Nurdin Abdullah, ada sejumlah kebijakan yang berubah dibanding pemerintahan sebelumnya.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Awal Kamis pagi di ruang kerja Bagian Protokol Gubernur Sulsel, telah tersusun secara menumpuk puluhan kertas yang belum terlihat tanda tangan dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Hanya ada paraf Sekprov yang nampak dipojok kertas.

Terlihat berantakan, tumpukan kertas itu seakan tak punya pemilik. Saat diperhatikan, tulisan di bagian atas kertas itu adalah kop surat yang tujuannya adalah sebuah permintaan audiensi dengan orang nomor satu di Sulsel.

Salah satu staf Protokol yang enggan disebut namanya mengatakan, surat itu masih membingungkan pihaknya. Pasalnya, surat itu harusnya berada di ruang kerja gubernur, bukan di protokol, sesuai kebijakan yang selama ini telah berjalan di Pemprov Sulsel.

“Ini surat permintaan audiensi dengan Pak Gubernur, tapi pihak administrasi di atas (ruang gubernur dan sekda) malah menyerahkan ke protokol. Jadi, kita bingung ini mau diapakan? Makanya Pak Kabag tidak mau sentuh,” ungkapnya.

Memang diketahui jika tugas protokol adalah mengatur agenda dan jadwal kerja tiga pejabat penting di Pemprov Sulsel. Diantaranya Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekertaris Provinsi. Namun, bukan sebagai penentu tamu siapa yang harus diterima.

Setelah ditelisik lebih jauh ke ruang kerja Sekertaris Daerah Provinsi, ternyata memang alur surat audiensi itu bermula dari meja Sekprov, setelah masuk dari Biro Umum dan Perlengkapan.

Salah satu staf di ruangan itu membeberkan, perubahan kebijakan administrasi terutama persuratan itu, telah berlangsung semenjak kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah.

“Jadi memang selama ini, surat audiensi yang masuk harus ke Pak Gubernur dulu, setelah ditentukan Gubernur barulah diserahkan ke Bagian Protokol untuk dibuatkan jadwalnya,” jelasnya.

Lebih jauh kata dia, saat ini pihaknya juga merasa dibingungkan lantaran surat yang telah dimasukkan ke ruangan gubernur ditolak mentah-mentah oleh staf di pintu masuk ruang kerja.

“Saya kasi masuk ini surat audiensi tapi malah dikembalikan dan disuruh bawa ke protokol. Kata dia, Pak Gubernur sudah tidak mau terima surat audiensi, biar protokol yang atur,” ungkapnya sembari mengikuti gaya bicara Staf Gubernur.

“Kita kasi ke protokol mereka juga bingung, karena mereka tidak bisa menentukan tamu yang mana yang mau diterima Pak Gubernur dan mana yang diwakilkan? (Gubernur) sebelumnya kan harus dari pimpinan dulu, yang mana yang akan ditemui dan yang mana diwakilkan, ada catatannya, supaya protokol tinggal mengatur jadwalnya,” bebernya lebih jauh.

Hanya, sampai saat ini belum ada kejelasan dari protokol, terkait penjadwalan dari surat audiensi tersebut. Namun dari jadwal agenda gubernur yang dibuat protokol sampai saat ini masih agenda ke luar kota, belum ada agenda berkantor atau menemui tamu untuk audiesi.

Bukan hanya kali ini kebijakan gubernur yang memimpin sejak September lalu itu bertransformasi. Sebelumnya juga telah dilakukan sejumlah tes tertulis bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daeri darah (kabupaten/kota) yang ingin pindah ke Pemprov.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, mengatakan, pihaknya memang pernah melakukan tahapan tes bagi pindahan pegawai dari daerah ke provinsi. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, September lalu itu, turut diikuti oleh 247 ASN yang terdiri dari sejumlah kabupaten kota di Sulsel.

“Iya, sudah banyak yang pindah ke Pemprov, untuk detailnya saya tidak tahu. Yang jelas dari seleksi itu banyak yang sudah di-SK-kan,” ungkap Ashari yang juga menjabat sebagai Pj Sekprov Sulsel.
Hanya saja, tidak ada aturan yang mengikat jika yang pindah harus ikut tes tertulis.

Namun, Kepala Bidang Pengendalian Pegawai BKD Sulsel, Muhammad Nurhaji, mencoba mematahkan hal itu dengan aturan undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; serta Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003. Menurutnya, mutasi ini sudah selayaknya dilaksanakan secara adil, berdasar asas kompetensi.

“Tes kompetensi diselenggarakan bagi PNS yang ingin mengembangkan karir di lingkup Pemprov Sulsel,” kata Nurhaji saat membacakan sambutan Kepala BKD di acara tes itu.

Kata dia, persoalan mutasi atau pindah dari satu instansi ke instansi lain, dari daerah ke provinsi, atau dari satu provinsi ke provinsi lain, telah diatur dalam undang-undang yang dimaksud. Meskipun, tidak secara spesifik disebutkan jika harus melakukan tes.

Selain dua hal di atas, transformasi kebijakan yang menonjol dilakukan NA baru-baru ini, yakni dalam proses mutasi jabatan. Dimana ia mewajibkan seluruh kepala OPD untuk mengikuti ujian tes Assesment Job Fit. Tujuan untuk menakar kompetensi kepala OPD apakah layak dipertahankan atau tidak.

Masih banyak lagi transformasi kebijakan yang diambil NA, termasuk di dalamnya kebijakan pengadaan TP2D dari kalangan akademisi dan non PNS. Dan dikabarkan sebelumnya jika para OPD bahkan dewan pun merasa tak nyaman atas keberadaan TP2D tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, jika hal itu hanyalah keterbiasaan bagi para OPD saja.
“Bukan persoalan ketidaknyamanan, ini karena adanya perubahan yang sebelumnya tidak seperti itu, tiba-tiba berubah, saya kira ini persoalan proses adaptasi,” ujarnya.

Lebih jauh Sudirman menjanjikan, apabila semua sudah menerima, maka akan lebih baik dan sejalan.

“Saya kira nanti mereka akan merasakan bagaimana baiknya, karena semua orang mengarah pada satu titik,” pungkasnya. (*)


div>