SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Triwulan I, Penarikan Retribusi IMB Menurun

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 21 April 2018 12:00
Triwulan I, Penarikan Retribusi IMB Menurun

Kepala Dinas PM-PTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufri. foto: Suryadi Maswatu/rakyatsulsel.

* Tahun Depan, PM-PTSP Tak Mau Pasang Target

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penarikan retribusi untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) untuk triwulan pertama mencapai Rp10 miliar.

Kepala Dinas PMPTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufri mengatakan angka tersebut belum sepenuhnya mencapai 25 persen dari target Rp75 miliar tahun 2018. “Untuk sampai triwulan pertama ada masuk sekitar Rp10 miliar. Belum mencapai target sekian persen dari triwulan ini,” ucap Bukhti, Jumat (20/4) kemarin.

Ia mengatakan, dalam menargetkan pendapatan berupa retribusi tidak semudah pajak pada umumnya karena tergantung dari masyarakat yang ingin membangun.

Kata dia, retribusi IMB ditarik dari pelaku usaha yang melakukan pengurusan izin baru, sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika retribusi Dinas PM-PTSP belum bisa mencapai target.

“Saya melihat juga investasi yang masuk akhir-akhir ini mulai agak menurun, triwulan pertama belum capai target. Karena kalau bicara target beda dengan Bapenda. Kalau di Bapenda buat target jelas objeknya dan pendapatannya jelas tiap tahunnya. Kalau PM-PTSP tidak, dikasih kita target kan belum tentu tergantung ada orang datang membangun,” jelas Bukhti.

Ia menjelaskan, tahun ini pihaknya hanya fokus pada progres ada peningkatan atau tidak. Pasalnya tiap bulan target berbeda, hal itu terlihat dari progres pemasukan yang masih jauh dari tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2017 lalu, terget Dinas PM PTSP yakni Rp54 miliar, namun target tersebut mencakup semua izin HO. Sementara, di 2018 target meningkat namun izin HO dihilangkan sebesar Rp75 miliar.

Meski retribusi IMB mengalami defisit di triwulan pertama, untuk izin minuman beralkohol (minol) di triwulan pertama ini mengalami over target, yaitu Rp300 juta sampai Rp400 juta.

Melihat capaian di triwulan pertama, diakui Bukti jauh dari harapan. Pasalnya, target PM-PTSP yang meningkat dibandingkan tahun lalu, kemudian pemerintah juga menghilangkan retribusi untuk izin gangguan (HO). Padahal, dari empat izin yang memiliki retribusi, izin gangguan juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan capaian Dinas PM-PTSP.

Tahun 2017 lalu, capaian izin gangguan mencapai Rp7,8 miliar dari target Rp5,5 miliar. Artinya, mengalami over target sekitar 141 persen. “Tahun depan kita sudah tidak ditarget lagi, tapi tetap harus ada perhitungan berapa capaian kita di tahun tersebut,” tutupnya. (*)


div>