JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Triwulan II, Serapan Anggaran Pemprov Tak Capai Target

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 19 Juli 2018 15:15
Triwulan II, Serapan Anggaran Pemprov Tak Capai Target

Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman. ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada triwulan II tak mampu mencapai target.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemprov Sulsel Jufri Rahman mengatakan, idealnya, serapan anggaran di triwulan II sudah bertengger di posisi 50 persen. Namun beberapa proyek masih dalam tahap proses lelang mengakibatkan anggaran belum terserap maksimal.

“Masih rendah sekali. Kan mestinya sudah harus 50 persen tapi biasa terjadi ini. Kabupaten/kota juga seperti itu karena banyak kegiatan fisik yang masih berproses sekarang. Beberapa proyek yang dananya besar masih dalam tahap pelelangan saat ini. Mereka terlambat meminta pembentukan Pokja,” kata Jufri, kemarin.

Berdasarkan data di aplikasi Siritta, hanya satu dari 60 OPD yang mampu meraih target serapan hingga 50 persen, yakni Dinas Sosial. 59 OPD lainnya masih di bawah standar. Tiga terendah lainnya yakni Badan Penghubung Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri, UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat.

Jufri berdalih, adanya UPTD yang rendah serapannya diakibatkan oleh penggabungan UPTD kesehatan ke Unit Pelayan yang diintegrasikan di Dinas Kesehatan. “Karena ini masalah pelayanan kesehatan sehingga gubernur meminta agar diintegrasikan ke Dinas Kesehatan dulu. Nanti kita buat cara penghitungan tersendirinya,” tambahnya.

Ia menegaskan, evalusi serapan anggaran akan dibahas di rapat monitoring. Namun ia memberikan warning kepada beberapa OPD agar penyerapan bisa digenjot di triwulan III.

“Gubernur sudah menyarankan mestinya untuk kegiatan APBD sudah ditetapkan atau bisa dilelang pada tahun sebelumnya sehingga jika masuk tahun depan sudah bisa operasional. Nah kita disini beda, sehingga rata-rata proyek baru berjalan di triwulan III bahkan ada di triwulan IV,” tukasnya.

Dari data Biro Pembangunan, tahun ini ada 706 paket pengadaan dan fisik. Namun yang selesai lelang baru 181 paket. Masih ada 525 paket yang belum dilelang. Sejumlah OPD di Pemprov Sulsel telat melakukan proses lelang, atas proyek fisik dan pengadaan.

Sementara untuk anggaran proyek dan pengadaan yang sudah dilelang baru sebesar Rp376 miliar baik dari APBD dan APBN.

Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Asrul Sani mengatakan, pengadaan tersebut berasal dari total anggaran belanja modal sebesar Rp1,3 triliun.

Kata Asrul, tren serapan proses lelang untuk triwulan I, II memang selalu rendah. Semestinya, di Juli ini capaian lelang sudah diangka 70 persen. Keterlambatan ini pun bisa berdampak ke penyelesaian proyek yang lelet di akhir tahun. Bahkan mengakibatkan Silpa tinggi.

Semestinya, untuk proyek yang bisa dilelang cepat sudah harus tuntas di awal tahun. Batasannya Maret, semua proses lelang sudah harus selesai. “Rata-rata kendalanya dokumen pelaksanaan. Ada juga yang bermasalah di desain, sehingga lelangnya lambat. Biasanya OPD baru memasukkan proses lelang itu Maret jadi melambat,” tambahnya.

Beberapa proyek besar yang belum tuntas dilelang yakni Masjid 99 Kubah CPI dengan anggaran Rp71 miliar. Selain itu beberapa OPD yang fokus di proyek fisik, memang belum merampungkan semua proses lelang. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi misalnya, dari 43 paket baru 30 paket pengadaan dan fisiknyang diselesaikan.

Begitupula dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Dari 80 paket, baru 72 paket yang selesai dan sementara di proses untuk lelang. Untuk pengadaan terbesar juga ada pada Dinas Perkebunan dengan 85 paket pengadaan bibit. (*)


div>