MINGGU , 24 JUNI 2018

Tugas Berat Menanti Tujuh Komisioner KPU

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 23 Mei 2018 13:46
Tugas Berat Menanti Tujuh Komisioner KPU

Kantor KPU Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah mengumumkan tujuh nama komisioner KPU Sulsel periode 2018-2023. Dari tujuh nama tersebut, ada lima nama baru dan dua komisioner incumbent.

Ujian pertama mereka terbilang cukup berat. Usai dilantik, mereka harus menghadapi kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang.

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh), Andi Luhur Prianto, menuturkan, nama-nama yang lolos sebagai komisioner KPU Sulsel sudah cukup proporsional dan tentunya mampu mengemban tugas yang diberikan. Yang dimana, harus tetap dapat menyajikan penyelenggaraan yang profesional dan berintegritas.

“Kalau dilihat formasi komisioner baru ini, sungguh sangat menjanjikan. Bisa memberi harapan untuk hadirnya penyelenggara yang profesional dan berintegritas,” kata Luhur, Selasa (22/5).

Luhur menjelaskan, sebagai anggota baru KPU yang akan dilantik dan bertepatan dengan kontestasi politik, komisioner baru KPU Sulsel ini diwajibkan untuk langsung mampu bekerja sebaik mungkin mengawal pesta demokrasi.

“Tantangannya, waktu tidak banyak, mereka harus siap langsung start bekerja. Komisioner baru ini harus cepat beradaptasi dengan tahapan yang sementara berjalan. Meskipun relatif tidak sulit, karena pengalaman dan aktivitas kepemiluan yang telah mereka kerjakan selama ini,” paparnya.

“Baik sebagai komisioner penyelenggara, akademisi, aktivis masyarakat sipil maupun sebagai jurnalis, yang juga bersentuhan dengan dunia elektoral,” lanjutnya.

Tantangan lainnya, kata Luhur, adalah bagaimana mengatur divisi-divisi yang sesuai dengan kompetensi, tetapi tetap bisa bekerja sebagai sebuah tim yang kompak, solid dan kokoh. Sekarang mereka adalah sebuah tim, dengan kepemimpinan kolektif kolegial.

“Imbauan lain saya kira, mereka juga harus mampu menunjukkan diri sebagai kekuatan demokrasi, tidak sekedar menjadi event organizer Pemilu. Mampu memberi pendalaman kualitas pada tugas-tugasnya. Tidak seremonial saja,” terangnya.

Luhur menegaskan, sebaiknya juga para komisioner ini tidak bertindak selebriti yang senang tampil di panggung media. Tetapi fokus pada tupoksi dan hindari membangun polemik yang tidak konstruktif, apalagi di panggung media.

Sementara, Pakar Politik UIN Alaudin Makassar, Prof Dr M Natsir, menekankan agar para komisioner yang terpilih mampu menjaga netralitas serta integritas sesuai kepercayaan yang diberikan. Tugas utama, bagaimana menjamin demokrasi berjalan lancar.

“Kedepankan nilai independen, serta utamakan nilai akademik dan jalankan tugas dengan baik demi menjaga marwa integritas penyelenggara,” ujarnya.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik UIN Alaudin Makassar itu, tujuh komisioner yang dipercayakan adalah manusia pilihan dari sekian ratus yang gugur karena seleksi.

Oleh sebab itu, para komisioner yang baru harus membangun sinergitas dengan semua pihak demi terwujud dan terselenggaranya pilkada yang damai, efektif dan efisien di Sulsel 2018.

“Semua komisioner harus memposisikan diri menjaga netralitas. Apalagi paslon persaingan cukup ketat. Harapan kita komisioner punya idealisme untuk mengembangkan nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 45,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPU Sulsel telah mengumunkan tujuh komisioner KPU Sulsel periode 2018-2023.
Pengumuman tersebut berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 371/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018. KPU RI juga mengumumkan komisioner baru untuk sejumlah provinsi yang lain, Senin (21/5).

Adapun ketujuh nama tersebut, masing-masing Misna M Attas, Faisal Amir, Fatmawati, Asram Jaya, Dr Upi Astati, Dr Syarifuddin Jurdi, dan Uslimin.

Sekedar diketahui, masa tugas lima komisioner KPU Sulsel Periode 2013/2018 yang dipimpin oleh Iqbal Latief akan berakhir 24 Mei 2018 ini.

Dikonfirmasi terpisah, salah satu komisioner KPU terpilih, Dr Syarifuddin Jurdi, menegaskan, dirinya siap menjalankan tugas mengawal jalannya demokrasi di Sulsel. Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia serta di Sulsel, bisa berjalan aman dan damai, apabila para pihak terkait menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan sportivitas.

“Para aktor politik tidak menciderai proses demokrasi yang kita konsolidasi kan,” pungkasnya. (*)


div>