SELASA , 11 DESEMBER 2018

Tujuh Eks Napi Korupsi Nyaleg

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 28 Juli 2018 11:30
Tujuh Eks Napi Korupsi Nyaleg

Dok. RakyatSulsel

– KPU Minta Parpol Siapkan Pengganti

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tujuh mantan narapidana kasus korupsi ikut bertarung di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Antara lain, Sumardi Noppo (Gerindra Luwu Timur), Muktar Iskandar (PDIP Sidrap), Muhammad Ishak (Berkarya Takalar), AM Juharta (NasDem Bulukumba), Arkam Bohari (Golkar Bulukumba), Muttamar Mattotorang (Berkarya Bulukumba), dan Tondok MM (Toraja Utara).

Ketua NasDem Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, mengatakan, pada saat penyerahan daftar nama bacaleg ke KPU, aturan mengenai mantan napi korupsi yang ikut nyaleg masih berpolemik di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, ada hak konstitusi warga yang harus dijaga.

“Kemarin ada perdebatan dalam Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor nyaleg. Namun di lain sisi, kita lihat ada hak konsitusi warga yang harus dijaga, yaitu bagaimana mereka bisa terlibat dalam konsitusi,” kata Tomy Satria, saat dikofirmasi, Jumat (27/7).

Ia menegaskan, jika memang nantinya AM Juharta dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, maka NasDem akan menyerahkan nama pengganti. Partai tentu harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan KPU.

“Jika Peraturan KPU melarang itu, mantan koruptor, narkoba dan asusila, pasti partai akan tunduk, dan kita juga akan melakukan perbaikan-perbaikan,” jelasnya.

Menurut Tomy Satria, saat ini KPU Bulukumba telah memberikan deadline hingga 31 Juli. Sehingga, pihaknya masih melakukan seleksi siapa yang akan menggantikan AM Juharta.

“Kan deadline yang diberikan kepada kita hingga 31 Juli, dan kami pasti akan mengusulkan penggantinya karena NasDem tidak kekurangan kader,” terangnya.

Sementara, Komisioner Divisi Hukum dan Sosialisasi KPU Bulukumba, Syamsul Alam, mengatakan, belum ada satupun partai yang menyerahkan nama pengganti bacaleg yang pernah terlibat kasus korupsi ke KPU. Namun dari tiga partai tersebut, yakni NasDem, Golkar, dan Partai Berkarya, tidak akan menjadi masalah jika tidak menyiapkan pengganti.

“Tidak masalah jika tidak ada penggantinya, karena semuanya laki-laki. Yang paling penting, kuota 30 persen perempuan harus terpenuhi,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Sidrap, Alimuddin Baharuddin, membenarkan, ada satu bacaleg yang telah terdeteksi pernah terlibat kasus korupsi, yakni Muktar Iskandar dari PDIP.

“Memang betul merupakan pernah terlibat korupsi. Saya lihat di surat pengadilannya, dia itu bukan pejabat tapi kontraktor. Kami menunggu PDIP agar melakukan perbaikan hingga 31 Juli mendatang,” kata Alimuddin.

Khusus bacaleg DPRD Provinsi, KPU Sulsel masih enggan membeberkan daftar bacaleg yang pernah terlibat kasus korupsi, narkoba, dan asusila. Komisioner Bidang Hukum KPU Sulsel, Asram Jaya, mengatakan, saat ini proses perbaikan Daftar Caleg Sementara (DCS) masih berlangsung hingga 31 Juli mendatang.

“Saat ini masih perbaikan DCS, jadi kami belum bisa sampaikan mana bacaleg bermasalah. Setelah perbaikan, baru kami umumkan ke publik,” kata Asram Jaya.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, menambahkan, setelah proses perbaikan, tahapan selanjutnya penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), hingga diumumkan pada 12-14 Agustus 2018. Sedangkan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan tanggal 21-23 September 2018.

“Setelah DCS, ada peluang masukan dan tanggapan masyarakat pada 12-21 Agustus perihal DCS yang telah ditetapkan oleh KPU. Lalu, pada 22-28 Agustus, tahapan permintaan klarifikasi kepada parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS,” jelas Asrar. (*)


div>