Tujuh Pejabat Satker SPAM Cipta Karya Berstatus Tersangka

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani. foto: jpg

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tujuh pejabat pada Satker SPAM Provinsi Sulsel Direktorat Jenderal Cipta Karya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulsel. Mereka disebut terlibat dalam kasus pengadaan atau pemasangan pipa PVC senilai Rp3,7 miliar.

Adapun pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Kepala Satker SPAM Sulsel Ir Kaharuddin MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ir Ferry Nasir MR dan Mukhtar Kadir ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Andi Kemal SE, dan Andi Murniati SE sebagai Bendahara. Dua tersangka lainnya adalah Rahmad Dahlan sebagai penandatangan SPM, dan Ir Muh Aras selaku Koordinator Penyedia.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Dicky Sondani, mengungkapkan, dalam kasus ini KPA dan PPTK dengan sengaja melaksanakan pekerjaan peningkatan, pengelolaan pengembangan air minum (pengadaan dan pemasangan pipa PVC), dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan sebagai penyedia. Anggaran proyek ini bersumber dari APBN sebesar Rp3,7 miliar, yang tersebar di sepuluh kabupaten.

Selain itu, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan SPK. Rekanan yang ditunjuk juga hanyalah sebagi pelengkap administrasi untuk kelengkapan pencairan anggaran, dan ditemukan kerugian negara oleh BPK RI senilai Rp2,4 miliar.

“Kami temukan ada beberapa modus yang dilakukan. Diantaranya, melakukan penunjukan langsung tanpa lelang. Padahal, seharusnya anggaran diatas Rp 200 juta saja harusnya dilelang,” ujar Dicky diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (10/8).

Menurut Dicky, belakangan proyek pengadaan dan pemasangan pipa air ini tidak dikerjakan alias fiktif. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik Tipikor Polda Sulsel akhirnya menetapkan tujuh orang tersangka. Dimana, masing-masing merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam proyek fiktif ini.

“Kami jerat Kepala Satker SPAM, PPK dan Pejabat Pengadaan, Bendahara, serta penandatangan SPM dan koordinator penyedia,” beber Dicky.

[NEXT-RASUL]

Ia membeberkan, dalam kasus ini, Kasatker SPAM Sulsel Ir Kaharuddin MSi, tidak membuat perancangan yang baik sebagaimana prinsip pengadaan, merencanakan pengadaan fiktif, memerintahkan mencari perusahaan fiktif, hingga mengatur pelaksanaan pekerjaan dan menerima hasil pencarian.
Sehingga, melanggar Pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012 Tentang PBJ, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan, Ir Ferry Nasir dan Mukhtar Kadir ditetapkan sebagai tersangka, karena tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku PPK.

“Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan yang bertugas mengatur dan menetapkan volume serta spesifikasi barang, memerintahkan Rusdianto untuk membuat 21 SPK yang hanya formalitas atau fiktif, serta menerima pencairan untuk 21 IKK. Sedangkan, bendahara Andi Murniati, turut terseret kasus ini karena tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, mengetahui dokumen pembayaran tidak lengkap tetapi dibuatkan SPM, dan menerima hasil pencairan,” terangnya.

Rahmad Dahlan sebagai penandatangan SPM, juga menjadi tersangka karena tidak melakukan verifikasi dokumen. Sementara, Ir Muh Aras selaku koordinator penyedia berperan membantu Andi Kemal mencari sepuluh dokumen perusahaan fiktif. (***)

Tujuh Tersangka Kasus Pengadaan Pipa PVC:

1. Kepala Satker SPAM Sulsel Ir Kaharuddin MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak membuat perancangan yang baik sebagaimana prinsip pengadaan, merencanakan pengadaan fiktif, memerintahkan mencari perusahaan fiktif, hingga mengatur pelaksanaan pekerjaan dan menerima hasil pencarian.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Ir Ferry Nasir, tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku PPK.
3. Pejabat Pembuat Komitmen Mukhtar Kadir, tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku PPK.
4. Pejabat Pengadaan Andi Kemal, memerintahkan Rusdianto untuk membuat 21 SPK yang hanya formalitas atau fiktif, serta menerima pencairan untuk 21 IKK.
5. Bendahara Andi Murniati, tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, mengetahui dokumen pembayaran tidak lengkap tetapi dibuatkan SPM, dan menerima hasil pencairan
6. Penandatangan SPM Rahmad Dahlan, tidak melakukan verifikasi dokumen.
7. Koordinator Penyedia Ir Muh Aras, membantu Andi Kemal mencari sepuluh dokumen perusahaan fiktif.