SENIN , 17 DESEMBER 2018

Tunjangan Anak PNS Salah Sasaran

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 20 September 2018 12:51
Tunjangan Anak PNS Salah Sasaran

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tunjangan keluarga atau tunjangan anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ruang lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dinilai salah sasaran. 76 anak pegawai yang menerima tunjangan tersebut sudah tidak layak lantaran tak memenuhi syarat seperti sudah menikah, dan tidak memiliki Surat Keterangan Kuliah (SKK).

Hal ini dibenarkan Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Tautoto Tana Ranggina. “Ada beberapa yang dianggap sudah tidak layak namun masih menerima dana transferan untuk tunjangan anak,” katanya.

Masalah ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2017. Diketahui, pemprov menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp3 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2 triliun atau 97,23 persen.

Atas realisasi belanja pegawai tersebut, terdapat realisasi gaji dan tunjangan sebesar Rp1 triliun dan tambahan penghasilan PNS sebesar Rp962 miliar. Hasil pemeriksaan atas realisasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS menunjukkan permasalahan sebesar Rp79,9 juta.

“Tunjangan keluarga khususnya tunjangan anak yang diterima masing-masing pegawai sebesar 2% dari gaji pokok diketahui bahwa masih terdapat pembayaran tunjangan anak yang tidak memenuhi persyaratan,” jelasTautoto yang juga sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban berupa daftar gaji, surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP4) dan surat keterangan kuliah diketahui bahwa terdapat pembayaran tunjangan anak yang sudah tidak berhak pada enam OPD. Yakni, Dinas Bina Marga ada satu orang dengan anggaran Rp1,093 juta, Dinas Pendidikan ada 47 anak Rp52 juta, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, sembilan anak Rp7,8 juta, Dinas Sosial dua anak Rp1,5 juta, Dinas Ketahanan Pangan 16 anak Rp15,7 juta dan Sekretariat Daerah ada satu anak Rp1 juta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov Sulsel, Andi Arwin Azis, menambahkan, pihaknya belum sepenuhnya melakukan monitoring atas perubahan data peremajaan gaji pegawai sehingga masih ada pegawai yang memiliki anak melewati batas usia maupun pegawai yang sudah tidak memiliki tanggungan namun masih dibayarkan tunjangan anaknya.

Padahal, untuk persyaratan mendapatkan tunjangan keluarga dan kepentingan kontrol terhadap jumlah keluarga yang masih aktif dan berhak mendapat tunjangan, pegawai wajib mengisi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan setiap tahun mengisi KP4.

“Selama ini data peremajaan hanya dimintakan sekali dalam setahun, sehingga untuk perubahan-perubahan data pegawai yang terjadi dipertengahan tahun tidak selalu update,” tambahnya.

Namun, beberapa OPD, sudah mengembalikan anggaran tersebut ke kas daerah sebesar Rp29,7 juta pada 23 April 2018. Dengan rincian, Dinas Bina Marga Rp1 juta, Dinas Pendidikan sebesar Rp3,3 juta, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp7,8 juta,Dinas Sosial sebesar Rp1,5 juta, dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp15,7 juta.

“Ada yang sudah mengembalikan secara full, ada yang masih separuh. Kekurangannya masih sekitar Rp50 juta. Kita tetap meminta agar Kepala OPD bisa membantu,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengakui, pembayaran tunjangan anak yang sudah tidak berhak karena pengelola gaji kurang cermat dalam melakukan perubahan data gaji dan tunjangan pegawai.

“Kami telah melakukan tindakan perubahan data gaji dengan mengeluarkan tunjangan anak yang sudah tidak berhak dibayarkan kepada masing-masing pegawai yang bersangkutan serta melakukan pemutakhiran data gaji dan tunjangan untuk tahun anggaran 2018,” jelasnya.

None, sapaanya menambahkan, sehubungan dengan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp76,3 juta, pihaknya akan membuat surat penagihan permintaan pengembalian tunjangan anak kepada masing-masing pegawai yang bersangkutan untuk mengembalikan atau menyetorkan kepada kas daerah melalui Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (*)


div>