SABTU , 20 OKTOBER 2018

Tunjangan Bensin Dewan Berpotensi Korupsi

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 14 Januari 2016 12:30
Tunjangan Bensin Dewan Berpotensi Korupsi

int

PENULIS: ASHAR – SOPHIAN – SURYADI
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Makassar sudah disahkan 21 Desember 2015 lalu. Tidak main-main, besarnya mencapai Rp 3,6 triliun.

Namun, Sekertaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, justru enggan membeberkan anggaran untuk biaya operasional mobil dinas yang ada di Sekretariat DPRD Makassar.

Sekwan DPRD Makassar, Adwi Umar beralasan bahwa anggaran itu masih diasistensi oleh Pemkot Makassar. “Mengenai anggaran biaya operasional atau untuk biaya pemeliharaan mobil dinas belum bisa dijelaskan karena belum diasistensi di Pemkot Makassar,” kata Adwi, Rabu (13/1).

Sejauh ini menurut mantan Kabag Umum DPRD Makassar tersebut, finalisasi asistensi akan dirampungkan dalam satu atau dua hari mendatang. Setelah itu Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dokumen yang memuat dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

“Anggaran operasional mobil dinas ini sebelum digunakan ada proses dan mekanisme penganggarannya. Salah satunya melalui asistensi di bagian keuangan. Asistensi atau evaluasi ini diperlukan, karena bisa saja dalam anggaran yang ada bisa saja terjadi pergeseran-pergeseran. Senin pekan depan DPA nya sudah terbit,” terangnya.

Adwi Umar mengaku tidak bisa secara detail menyimpulkan besaran dana operasional kendaraan dinas di DPRD makassar. pasalnya dalam kegiatan operasional terdapat sejumlah item yang kegiatannya dilakukan pencermatan.

“Untuk operasional kendaraan dinas itu kan memuat seberapa besar kebutuhan BBM, hingga volume perawatannya dalam satu tahun anggaran, sehingga setiap kegiatan yang berhubungan dengan itu diperiksa satu-satu item per itemnya,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Meski demikian, Adwi mengaku bahwa anggaran operasional kendaraan dinas DPRD Makassar, tidak terlalu signifikan.” Tidak sampai satu Milyar ji kalau operasional kendaraan ji,” terangnya.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemeliharaan dan Inventarisasi DPRD Makassar, Muh Yusran menyatakan bahwa saat ini mobil dinas di Sekretariat DPRD Makassar sebanyak 46 unit dengan pemakaian bensin 7 liter per hari (setiap hari kerja).

Seperti diketahui, saat ini Sekretariat DPRD Kota Makassar memiliki 46 mobil dinas, dengan biaya pemeliharan (Bensin) 7 liter perhari (setiap hari kerja). Dengan rincian 322 liter per hari. Atau menghabiskan anggaran sekitar Rp 55 juta tiap bulannya.

“Mobil dinas tersebut diperuntukkan kepada pimpinan dewan, ketua, wakil ketua dan sekretaris masing-masing komisi,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Syahrir Sappaile menyebutkan dari total anggaran yang dirancang Pemkot Makassar terselip biaya opersional mobdin anggota DPRD Kota Makassar dalam hal ini pemeliharaan mobil, jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan service.

“Untuk nominal pastinya saya tidak hafal, tapi sekitar kurang lebih Rp400 jutaan uang operasional kendaraan dewan,” ungkap Syahrir.

[NEXT-RASUL]

Meski demikian, Syahrir enggan menjelaskan secara detail estimasi dari keperluan yang dibutuhkan anggota dewan. Dia menambahkan hal tersebut diberikan agar memenuhi kebutuhan anggota dewan.

“Saya tidak bisa jelaskan estimasi dari keperluan dewan. Tapi yang saya ingat dananya Rp400 jutaan,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Musaddaq mengatakan, tertutupnya keterangan dari Sekwan dengan tidak mempublikasikan anggaran pemeliharaan mobil dinas berpotensi terjadinya korupsi.

“Disini proses korupsi akan lahir. Kalau kemudian tidak ada sesuatu potensi korupsi kenapa tidak di beritahu. Disitu sebenarnya salah satu yang menjadi bahwa informasi keuangan, seperti belanja lainnya di DPRD itu harus di publikasi. Sekwan memang mempunyai cacatan buruk soal transparansi,” ujarnya.

Mengenai soal masih diasistensinya anggaran itu di Pemkot Makassar, Musaddaq menuturkan bahwa itu hanya jurus untuk menutupi anggaran itu. Hal itu kata dia, tidak mendukung program wali kota untuk mendukung program transparansi.

“Saya kira ini alasan di buat-buat saja, apa yang dilontarkan Sekwan itu tidak boleh di publis. Tidak ada alasan pembenar dan logika yang menjadi dasar mereka melontarkan pernyataan itu. Karena ketika APBD sudah disahkan itu wajib mereka publis, dan sosialisasi ke masyarakat. Dengan alasan baru di eksistensi itu, ini sudah masuk untuk realisasi anggaran 2016. Itu harus di pahami. Itu hanya akal-akalannya saja untuk menutupinya. Dia berlindung dibalik aturan yang gagal dipahaminya,” jelas Musaddaq.

Menutnya, Sekwan gagal memahami UUD Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan kepada publik yang di dalam hal ini, pejabat wajib memberikan laporan keuangan, informasi, yang sifatnya untuk kepentingan publik.

“Sekwan gagal memahami itu. Tentunya ketika Sekwan tidak ingin mempublish, ketika masyarakat ingin mengatahui hal itu dalam pengertiannya LSM, wartawan, mahasiswa. Itu ditutup-tutupi maka, disini lah awalnya muncul korupsi. Mengapa Sekwan menutupi itu padahal tidak ada kepentingannya itu sendiri,” tegasnya.


Tag
  • dprd
  •  
    div>