SABTU , 20 OKTOBER 2018

Tunjangan Transportasi 23 Legislator Makassar Terancam Dihapus

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Lukman

Sabtu , 16 Desember 2017 08:00
Tunjangan Transportasi 23 Legislator Makassar Terancam Dihapus

Kantor DPRD Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sekertariat Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bakal memberikan surat untuk ketiga kalinya kepada 23 legislator yang belum mengembalikan kendaraan dinas (randis).

Surat tersebut merupakan teguran terakhir dari Sekwan. Jika 23 anggota dewan tidak mengembalikan randis tersebut maka tunjangan transportasinya bakal dihapus.

Sekwan DPRD Makassar, Adwi Awan Umar yang menyatakan bakal menyurati 23 Angota DPRD Makassar untuk mengembalikan randis, Senin (18/12) mendatang. Mengingat hingga batas deadline penyerahan randis, baru dua legislator DPRD Makassar yang mengembalikan, yaitu Susuman Halim mantan Ketua Komisi A dan Ketua Badan Kehormatan, Agung Irawan.

“Kita sudah rancang ini Senin depan surat ketiga ini kita sebar ke fraksi. Ini juga merupakan peringatan terakhir untuk mengembalikan, jadi yang tidak mengembalikan untuk teguran ketiga ini maka dipastikan tidak akan memperoleh jatah tunjangan transportasinya,” ujarnya, Jumat (15/12).

Menurutnya 23 legislator yang belum mengembalikan ini, belum merespon dua surat teguran yang disampaikan beberapa waktu lalu, dengan alasan belum ada perhitungan yang matang soal berapa besaran tunjangan transportasi yang bakal di dapatkan legislator.

“Mungkin karena belum ada perwali soal besaran tunjangan trannsportasinya, makanya belum mau kembalikan. Tapi ini sudah teguran terakhir,” tegasnya.

Dijelaskannya bahwa jumlah randis yang terdaftar di Sekwan DPRD Makassar, total ada 35 unit. Namun, sebahagian ada juga yang diperuntukkan untuk operasional pejabat struktural di lingkup Sekretariat Dewan.

“Total ada 35 unit randis di DPRD ini, 25 diantaranya diperuntukan untuk operasional AKD, itulah yang akan di kembalikan. Setelah dikembalikan, kita langsung teruskan ke pemerintah kota dibagian aset, untuk didata kemudian dikembalikan lagi secara simbolis,” terang Adwi.

Sementara, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar, Agung Wirawan, mengimbau kepada rekannya sesama anggota dewan untuk segera mengembalikan randis yang masih dalam penguasaannya. Apalagi sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Harapan saya, tentu agar teman-teman atas kesadaran sendiri bersedia untuk mengembalikan randis. Dewan harus mematuhi itu, apalagi aturannya sudah sangat jelas dalam PP 18 yang memang mewajibkan kendaraan tersebut untuk dikembalikan. Kan adami tunjangan transportasi yang akan diberikan,” tuturnya. (*)


div>