KAMIS , 26 APRIL 2018

Turun Tangan Soal Status Lahan Karebosi, Begini Kata Dewan

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Selasa , 17 April 2018 11:30
Turun Tangan Soal Status Lahan Karebosi, Begini Kata Dewan

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara, mengaku sangat mengapresiasi langkah Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono, yang akan turun tangan menyelesaikan persoalan status Hak Penggunaan Lahan (HPL) lahan Karebosi.

“Kalau pak Soni menyatakan ingin membantu menyelesaikan polemik soal status lahan Karebosi, kita tentu sangat apresiasi niat itu, karena memang HPL di Karebosi itu sudah lama dipersoalkan. Apalagi itukan aset negara, kalau tidak segera diselesaikan dipastikan akan hilang,” ujar Abdi Asmara, Senin (16/4) kemarin.

Abdi menjelaskan bahwa sampai saat ini memang status kepemilikan lahan salah satu icon yang juga sekaligus pusat perbelanjaan di Kota Makassar, yang dibangun di bawah tanah tersebut belum jelas.

Sementara jika dalam jangka waktu 30 tahun status HPL lahan Karebosi tak kunjung jelas, maka secara fasilitas tersebut bisa menjadi milik investor.

“Selama ini memang ada kekhawatiran disitu. Karena kalau tidak ada kejelasan, bisa jadi lahan karebosi itu dikuasai pak Hasan (pemilik PT Tosan) selaku investor saat ini. Jadi memang harus ada kejelasan kalau memang itu aset Pemkot Makassar, apalagi kerjasama yang ada itukan antara Pemkot dengan PT Tosan,” terangnya.

Namun, karena disitu ada HPL, lanjut legislator Demokrat ini, yang merupakan kewenangan pihak Pertanahan (BPN) untuk mengeluarkannya sebagai legalitas aset untuk kepemilikan, berdasarkan dari HPL tersebut.

“Jadi yang dipermasalahkan ini soal legalitasnya, karena setiap aset itu berdasarkan HPL yang diterbitkan oleh BPN, namun hingga kini belum dikeluarkan,” tambahnya.

Ditanya apakah ini adalah bagian dari upaya tim pemburu aset Pemkot Makassar, Abdi, mengatakan jika tim tersebut hanya menginventarisir fasum fasosnya untuk melihat mana yang merupakan publik space (ruang publik) yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.

“Jadi ini juga tidak bisa dipisahkan dengan tim fasum fasos yang dibentuk Pemkot Makassar. Hanya saja tim ini hanya mengidentifikasi dan menginventaris mana yang menjadi ruang publik. Disana kan ada lapangan bola, ada tempat upacara, jogging track. Itu berdasarkan perjanjian antara pemerintah kota dengan PT Tosan itu, yang diatas itu adalah fasilitas umum semua, tidak boleh ada untuk sarana-sarana komersil dan tidak boleh dikomersilkan, karena itu adalah sarana untuk kepentingan umum,” tutup Abdi.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan secara mendadak ke pusat perbelanjaan Karebosi Link. Kedatangannya ke pusat perbelanjaan milik Bang Hasan itu dalam rangka menyelesaikan persoalan status Karebosi Link yang hingga kini tidak jelas.
Menurut Soni, hingga saat ini, status hak pengelolaan lahan Karebosi Link yang tak jelas, sehingga ia pun mengaku melakukan peninjauan tersebut untuk melihat langsung kondisi di Karebosi.

“Saya melakukan peninjauan di sana, untuk melihat kondisi Karebosi Link seperti apa,” ungkapnya di sela-sela kunjungannya tersebut.

Mantan Pj Gubernur DKI Jakarta itu, mengaku cukup prihatin dengan ketidakjelasan status lahan yang digunakan Karebosi Link. Sehingga kalau tidak diselesaikan icon Kota Makassar tersebut yang juga aset negara bakal jatuh ke tangan investor di sana.

Olehnya itu, Soni mengaku siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut pada level menteri . Malah, untuk keperluan itu, dirinya mengatakan sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Menteri Agraria.

“Saya kira saatnya saya ‘turun gunung’ untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak diselesaikan status HPLnya, maka 30 tahun ke depan, maka ini bisa menjadi milik kontraktor atau investor. Jadi negara dirugikan, asetnya hilang. Mau?” tandasnya.

Diketahui, Karebosi Link yang berdiri sejak Oktober 2003 tersebut dibangun di atas tanah milik negara. Namun, sampai saat ini Hak Pengelolan Lahan (HPL) lokasi tersebut belum jelas. (*)


div>