KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Ujian Integritas KPU di Pilwalkot

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 30 Juni 2018 13:15
Ujian Integritas KPU di Pilwalkot

Dok. RakyatSulsel

* Diduga Ada Suara Siluman di C1
* Pakar : KPU Harus Bertanggungjawab

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar benar-benar aka diuji pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar 2018. Pasalnya, berdasarkan data hitung cepat KPU yang dipublis secar a resmi rawan bersengketa.

Problemnya, ditemukan sejumlah perolehan suara siluman yang diupdate tanpa bukti gambar hasil scan form C-KWK dan C1-KWK. Berdasarkan penelusuran Tim Harian Rakyat Sulsel menemukan updating data perolehan suara tanpa kelengkapan gambar scan C1, muncul pada sepuluh Tempat Pemungutas Suara (TPS) di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Sepuluh TPS tersebut antara lain TPS 03, 06, 13, 16, 17, 21, 24, 27, 30 dan 31. Pada TPS tersebut, pasangan tunggal pada Pilwalkot Makassar, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (AppiCicu) menang mutlak dari pesaingnya Kolong Kosong.

Bahkan, pada sepuluh TPS tersebut, Koko–sapaan akrab Kotak Kosong hanya memperoleh 10 suara. Tiga TPS diantaranya, Koko tidak mendapatkan suara sama sekali.

Sedangkan hasil rekap data suara Pilwalkot Makassar untuk wilayah Kecamatan Tamalate yang resmi dipublis melalui link infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018, mencapai 90,88 persen. Data perolehan suara terupdate berasal dari 289 TPS dari total 318 TPS pada zona ini.

Adapun untuk rekap manual format C1, KPU Kota Makassar telah dimulai 29 Juni kemarin. Rekap manual tersebut akan berlangsung hingga 4 Juli mendatang.

Terkait hal itu, Komisioner KPU Makassar, Rahma Sayyed mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan dengan baik. Menurutnya, data yang masuk secara manual mapun online di KPU akan meneliti dan menyesuaikan sesuai hasil C1 saat pencoblosan.

“Kaitan dengan itu, kami terus pantau hasil rekap, kami juga turun lapangan,” kata Rahma, Jumat (29/6).

Ketika ditanya mengenai beredarnya hasil C1 TPS nomor 6 di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate dimana perolehan suara pasangan Appi-Cicu sebanyak 94 suara sementara Koko meraih 138 suara dan 7 suara batal dengan jumlah total suara sebanyak 239 yang berbading terbalik dengan hasil hitung cepat KPU Makassar melalui websitenya TPS 6 Kelurahan Bontoduri, dimana pasangan Appi-Cicu menang telak dengan 238 suara, sementara Kok hanya 1 suara, dan suara batal tidak ada serta jumlah total suara sebanyak 239, Rahma mengatakan belum mengetahui hal tersebut.

Ia berdalil saat ini, di lapangan masih belum selesai melakukan pantauan rekap di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Selain itu, ia juga beralasan bahwa saat ini belum ON di layar komputer. Sehingga, kata dia, pihaknya akan menyampaikan ke bagian teknis dan IT.

“Nanti saya konformasi dulu kepada teman-teman. Soalnya baru-baru sekalika tiba dari Kepulauan Sangkarrang. Saya juga belum ON ini. Khusus untuk sepuluh TPS, KPU Makassar sedang telusuri masalah ini,” ujarnya.

Berbagai polemik di Pilwalkot Makassar 2018 memang sangat menarik perhatian publik Makassar. Sebab masyarakat Kota Makassar tahu persis bagaimana perjalan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Bahkan, indikasi kecurangan dalam Pilwalkot Makassar terus saja menguat.

Salah satunya mengenai keanehan penginputan data yang berbeda antara C1 dan hasil hitung cepat KPU Makassar, baik hasil suara dan bunyi kop judul surat. Kop judul C1 dan hitung cepat KPU Makassar, C1 berjudul “Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018” sementara versi KPU berjudul “Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018”.

Akan tetapi, KPU terus saja mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun, fakta di lapangan praktek ilegal masif antara quick count dan real count rekap. Hal ini mengindikasikan KPU Makassar seakan tak netral, tutup mata dengan kejadian yang ada. “Kami akan koordinasi secepatnya,” ungkapnya.

Adapun ketika ditanya kemungkinan pihak pasangan Appi-Cicu mengalami kekalahan dan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rahma mengatakan sangat terbuka peluang bagi pihak yang merasa dirugikan dengan hasil KPU terkait Pilwalkot. “Kalau aturannya, ada pihak yang merasa dicurangi, bisa menggugat ke MK,” jelasnya.

Terkait Terkait persentase atau nominal suara menjadi syarat untuk ajukan ke MK, Rahma mengatakan menyebutkan 0,5 persen sesuai aturan. “Kalau Sulsel itu 2 persen dari total perolehan suara. Tapi kalau untuk Kota Makassar itu 0,5 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Makassar lainnya, Shaifuddin mengaku belum mengetahui perihal beredarnya C1 dengan real count. Pasalnya, kata dia, dirinya masih di luar kota. “Hubungi Pak Abdullah divisi teknis, saya lagi diluar ini ndi,” singkatnya.

Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, Nursari mengatakan anggota yang disiapkan untuk mengawas dan mengawal kotak suara diberikan porsi yang sama sehingga pengawasan bisa berjalan maksimal.

“Instruksi kita adalah bahwa semua bertanggung jawab dengan kecamatan dan kelurahannya masing-masing. Kalau ada apa-apa pasti Penitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang pertama dimintai tanggung jawab,” akta Nursari.

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah mengamankan salinan form C1 atau surat suara pada 2670 TPS. “Semua salinan C1 kita kumpulkan di Panwaslu dari tadi malam dan kita sudah lakukan rekap,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tiap TPS telah mengumpulkan kotak suara di tiap kecamatan, dan melakukan rekapitulasi dan saat bersamaan anggota Panwas juga melakukan pengawasan rekap tersebut.

“Ditingkat kecamatan itu kan ada yang sudah mulai rekap, nah kita tempatkan anggota kita untuk mengawasi khususnya form C1, termasuk logistik mulai dari KPPS ke PPS dan dari PPS ke PPK. Intinya, teman-teman kita dari Panwascam akan menjaga dan bertanggungjawab soal pendistribusian surat suara,” pungkasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Aminudin Ilmar mengatakan apa yang dilakukan penyelenggara baik KPPS maupun KPU telah mencederai nilai demokrasi. Karena itu, dirinya meminta agar KPU bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

“Saya pikir KPU sebagai penyelenggara harus bertanggungjawab,” kata Aminudin Ilmar.

Guru Besar Unhas ini, menilai setiap data berupa upload atau real count sangat berdampak sehingga dijalankan dengan baik. “Setiap data yang dipublikasikan dari hasil rekap, dan real count yang dilakukan sebab kalau tidak akan sangat berbahaya,” pungkasnya. (*)


div>