RABU , 21 NOVEMBER 2018

UMP 2019 Naik 8,03 persen, Pemprov Sulsel Kesulitan

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Kamis , 18 Oktober 2018 11:00
UMP 2019 Naik 8,03 persen, Pemprov Sulsel Kesulitan

ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2019 naik sebesar 8,03 persen.

Peningkatan nilai UMP tiap tahun berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, inflasi tahun ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen. Sehingga, kenaikan UMP untuk tahun ini sebesar 8,03 persen.

Hanya saja, kebijakan pemerintah pusat itu memberi pekerjaan baru bagi pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sulsel. Pasalnya tidak semua daerah bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) mengatakan, pihaknya harus memutar otak dan salah satu cara untuk menetapkan upah minimum mempermudah izin usaha di Sulsel.

“Kalau Pemprov pokoknya simpelkan birokrasi dulu, izin dipermudah bagaimana dunia usaha ini bisa lebih disuport supaya bisa lebih berkembang, kalau kita menuntut hak saja suatu saat akan menjadi bom waktu,” kata NA usai mendampingi Menteri Tenaga Kerja membuka Job Fair dan Pameran di Balai Latihan Kerja Makassar, Rabu (17/10).

NA mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan UMP itu berdasarkan tingkatan inflasi dan nilai ekonomi di Sulsel. Untuk itu, ia menegaskan tetap ikut arahan pusat.

“Pilih mana? Kita dapat kenaikan tidak terlalu besar tetapi stabil, atau langsung kita minta besar tapi diujung kita kolabs semua, akhirnya pengangguran,” ungkapnya.

Untuk itu, kata NA, saat ini pihaknya lebih kepada memperbaiki regulasi yang ada sehingga mampu memudahkan usaha di Sulsel yang nantinya mampu membuka lapangan kerja baru.

“Jadi kalau saya sekarang kita mensuport dalam bidang regulasi. Bagaimana mempermudah semua seluruh aparatur pemerintah bisa melayani semua sektor,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dakiri berharap upah minimum provinsi yang naik 8,03 persen pada tahun depan membuat buruh tak lagi melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah.

Hanif mengatakan, PP78 itu berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. “Tidak perlu demo, tidak perlu ramai-ramai, alhamdulilah upah naik terus. Alhamdulillah tahun depan naik 8,03 persen,” papar Hanif.

Hanif mengatakan, besaran kenaikan ini sudah ia sampaikan kepada seluruh gubernur. Ia berharap seluruh gubernur segera memproses kenaikan UMP ini.
Sementara untuk kalangan dunia usaha, Hanif menilai tidak perlu sosialisasi khusus.

Sebab, ia menilai para pengusaha harusnya sudah mengetahui bahwa UMP naik tiap tahunnya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Bagi dunia usaha, mereka juga bisa memprediksi kenaikan upah pada tahun yang akan datang dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu,” ungkapnya. (*)


div>