MINGGU , 20 JANUARI 2019

Usut Kasus Dana Hibah KPU Makassar, Kejari Mulai Kendor

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 27 Desember 2018 12:13
Usut Kasus Dana Hibah KPU Makassar, Kejari Mulai Kendor

KPU (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terkesan lamban dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Makassar ke KPU Makassar.

Kejari Makassar hingga saat ini masih berkutik pada pengumpulan bahan keterangan. Bahkan, perkembangan kasus ini oleh Kejaksaan disebut masih terlalu prematur untuk menjadi perkara.

Disisi lain, pengusutan dugaan penyimpangan ini terus dilakukan oleh pihak Polda Sulsel. Sejauh ini penyidik Tipikor Polda Sulsel telah memeriksa sejumlah saksi. Terbaru adalah sembilan orang petugas pemungutan suara (PPS). Meski demikian penyidik belum menaikan status kasus ini ketahap penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Makassar, Ivan Nusu mengaku belum terlalu menggenjot pengusutan kasus ini. Sebab menurutnya, pihak KPU Makassar masih memiliki waktu untuk menyerahkan laporan pertanggung jawaban sampai dengan Januari 2019.

“Kasus ini masih terlalu dini atau masih terlalu prematur untuk bisa dijadikan perkara.
Diperjanjian hibahnya itu KPU masih punya waktu untuk serahkan laporannya ke pemkot hingga tahun depan. Kalau tidak salah ingat batas waktunya sampai Januari tahun depan,” singkat Ivan Nusu.

Sementara itu, Kepala Subdit Tipikor Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati mengungkapkan, dalam pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah ini, pihaknya masih mengambil keterangan panita pemungutan suara kecamatan.

“Untuk kasus ini masih dalam tahap lidik. Terkait pemeriksaan PPS hanya dimintai keterangan, untuk menjelaskan tupoksi dan kerja PPS kecamatan sekaligus isu tentang honor yang belum dibayar,” kata Yudha, Selasa (25/12).

Dari sembilan PPS tersebut Yudha menyebut jika mereka berasal dari PPS Kecamatan Manggala, Rappocini, Tamalate, Biringkanaya, Tallo, Panakkukang, Mamajang, Mariso dan Tamalanrea.

Terkait dengan penyitaan barang yang dilakukan oleh rekanan KPU Makassar, Ia mengatakan jika hal tersebut tak mengganggu proses penyelidikan, sebab jika memang penyitaan tersebut terkait dengan kasus dana hibah Pilwalkot, pihaknya akan kembali menarik barang sitaan rekanan KPU tersebut.

“Tidak menganggu penyidik itu. Kalau ada hubungannya dengan kasus ini nanti kita tarik. Kita sita dong, kita ambil,” jelasnya.

Sebelumnya, Polda Sulsel telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Masing-masing mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sabri, Kasubbag Teknis KPU Makassar, Nur Haeriah, Kepala Divisi Hukum KPU Makassar, Wahid Hasyim Lukman dan Kepala Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Andi Saifuddin. (jus)


div>