MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Usut Konflik Rohingnya, Ini Temuan Tim Pencari Fakta PBB

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Minggu , 03 September 2017 22:40
Usut Konflik Rohingnya, Ini Temuan Tim Pencari Fakta PBB

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengusut pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Hal ini disampaikan oleh Ketua TPF Myanmar Marzuki Darusman.

“TPF dibentuk Maret 2017, ditugaskan untuk mencari fakta terhadap kejadian yang tengah terjadi mengenai pelanggaran HAM di Myanmar,” Kata Marzuki Darusman kepada awak media di Kantor Amnesti International, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (3/9).

Nantinya, TPF akan terjun secara langsung untuk melakukan kajian bagaimana sebenarnya kasus pelanggaran HAM yang menimpa kepada etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Dalam hal mencari fakta sebenarnya, TPF yang dibangun oleh Dewan HAM PBB sudah mendapat bekal rujukan dari Kofi Anan mantan Sekjen PBB, bahwa konflik yang menimpa terhadap etnis Rohingya sudah lama terjadi.

Melihat perkembangan yang kian lama semakin rumit, Marzuki mengatakan TPF sudah mulai bekerja pada pekan lalu. TPF mengumpulkan berbagai sumber informasi mengenai gambaran Rakhine mulai dari laporan Mantan Sekjen PBB, lembaga PBB yang berlokasi langsung di Myammar, sejumlah lembaga HAM international, dan lain sebagainya. Bahkan, timnya akan mengirimkan peneliti dalam dua minggu ke depan.

“Tim ini memang sudah mulai bekerja semenjak mendapat rujukan dari mantan Sejken PBB, yang diminta oleh pemerintah Myanmar untuk melakukan penilaian umum mengenai keadaan dan nasihat. Laporan ini telah keluar bulan Agustus dan September, menjabarkan saat ini Myanmar mengalami krisis pembangunan, krisis HAM, dan krisis keamanan,” Kata Marzuki.

Menurutnya, TPF yang dibangun oleh Dewan HAM PBB dapat ditargetkan selesai pada Maret 2018 mendatang. Sampai saat ini, TPF sudah membangun komunikasi cukup baik terhadap pemerintah Myanmar maka hal ini dapat memudahkan kinerja TPF untuk mencari data secara tepat sasaran.

“Tentu kita mengerti TPF ini harus mendapat persetujuan dari pemerintah Myanmar dan mereka perlu lakukan pertimbangan untuk memberi peluang. Kita sangat mengharapkan dan menunggu TPF Myanmar untuk dapat hasil maksimal sebagai sumber informasi,” pungkasnya.(cr5/JPC)


div>