RABU , 15 AGUSTUS 2018

Utang Politik Jerat Bupati Takalar

Reporter:

Iskanto

Editor:

Lukman

Kamis , 09 Agustus 2018 11:20
Utang Politik Jerat Bupati Takalar

Bupati Takalar Syamsari Kitta

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mahalnya biaya politik sering kali disebut-sebut sebagai biang keladi melakukan korupsi yang dilakukan para calon kepala daerah.

Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala daerah, anggota legislatif, ataupun presiden.

Mahar politik, dana saksi, hingga politik uang saat kampanye, kabarnya merupakan deretan ongkos besar yang harus disediakan oleh para petarung pilkada. Ongkosnya pun berbeda-beda antar masing-masing daerah. Semakin luas cakupan wilayah, katanya, semakin besar pula dana yang mesti disediakan.

Begitu besarnya dana yang harus dikeluarkan, maka peran donatur dan tim sukses sangat menentukan pemenangan Pilkada. Mereka sangat dibutuhkan oleh pasangan calon untuk bahu membahu melancarkan politik uang dalam Pilkada langsung.

Praktek suskesi semacam ini ternyata telah menimbulkan dampak negatif, paling tidak selama 5 tahun, terutama setelah terpilihnya kepala daerah. Peran donatur dan tim harus dibayar mahal oleh penguasa terpilih.

Di Sulawesi Selatan, Bupati Takalar, Syamsari Kitta, rupanya termasuk salah satu dari sekian banyak kepala daerah yang terpilih terjerat utang politik yang harus dibayar.

Hal tersebut terungkap setelah salah seorang donatur Syamsari Kitta pada Pilkada Takalar yang digelar 2017 lalu, yakni Gassing Rapi, yang melaporkan Bupati Takalar tersebut ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, terkait milyaran utang Syamsari yang tak kunjung diselesaikannya.

“Sebenarnya saya tidak ada niat melaporkan masalah ini ke Polda, karena antara saya dengan Bupati Takalar masih ada pertalian keluarga dekat, namun setelah uang diambil sebanyak Rp3,7 miliar, Bupati Takalar itu tidak lagi mempunyai niat baik menyelesaikan pengambilan uang tersebut,” ujar H Gassing Rapi.

Dalam penyampaiannya ke Ditreskrimum Polda Sulsel, Gassing Rapi, mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu Syamsari Kitta pada Pilkada Takalar lalu, lantaran telah menganggapnya sebagai keluarga, sehingga bersedia menjadi tim suksek bahkan menjadi donatur Syamsari Kitta.

“Saya sebelumnya menganggap H Syamsari Kitta sebagai keluarga saya sendiri, sehingga saya bersedia membantu dan menjadi tim sukses pada saat yang bersangkutan maju dalam Pilkada Takalar, bahkan saya juga menjadi donatur (penyandang dana),” ujar Gassing Rapi.

Tak hanya sampai disitu, setelah Syamsari Kitta terpilih sebagai Bupati, pengusaha telur ikan terbang asal Galesong ini juga mengungkapkan jika dirinya masih diminta menyediakan dana yang totalnya mencapai Rp3,7 miliar.

“Setelah terpilih yang bersangkutan (Syamsari Kitta) masih membutuhkan dana yang saya tidak tahu hendak dipergunakan untuk keperluan apa. Uang tersebut totalnya mencapai tiga milyar tujuh ratus juta rupiah, yang diterimanya melalui sopir atas nama Muh Irsan T, yang dibuktikan dengan selembar kwitansi,” bebernya.

Ia pun merincikan aliran dana yang telah diberikannya kepada Syamsari Kitta. Pada Tanggal 15 November 2017, sebesar Rp600 juta, yang diterima oleh Muh Irsan T, berupa cek tunai yang dicairkan pada hari itu juga. Kemudian, pada tanggal 11 Desember 2017, berupa cek sebesar Rp1,4 miliar, yang diterima oleh Abd Kadir dan disaksikan oleh ajudan Syamsari yang bernama Dg Romo. Berikutnya, pada tanggal 14 Desember 2017, ia kembali memberi Rp500 juta kepada Abd Kadir. Selanjutnya, tanggal 1 Maret 2018, ia kembali menyerahkan uang sebesar Rp1,2 miliar kepada Muh Irsan T.

Namun, saat dirinya menagih langsung pengembalian uang tersebut sejak Mei 2018, Syamsari Kitta hanya mengatakan jika sudah ada yang mengurus terkait utang piutang tersebut. Kemudian, setelah Pemilukada serentak tahun 2018, dirinya kembali menagih Syamsari Kitta langsung ke rumah jabatan Bupati Takalar, namun tetap tak ada kejelasan.

“Baru-baru ini saya menagih lagi ke rumah jabatannya, namun pada saat itu Syamsari tidak menemui saya dan menyuruh Hasbi Bantang (Kadis Pertanian Kab Takalar) untuk menemui saya. Pada saat itu menyampaikan kepada saya bahwa pak bupati kecewa dengan saya, terkait beda pilihan pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu, sampai saat ini tidak pernah lagi berkomunikasi, baik dengan Muh Irsan maupun Abd Kadir,” pungkasnya.

Sementara Bupati Takalar, Syamsari Kitta yang coba dihubungi tak menjawab panggilan. (*)


div>