KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

UU JPH Dinilai Tak Maksimal

Reporter:

Suryadi Maswatu - Fahrullah

Editor:

Iskanto

Rabu , 17 Oktober 2018 08:40
UU JPH Dinilai Tak Maksimal

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sudah memasuki usia ke-4, 17 Oktober 2018.

Selain belum beri dampak pada dunia usaha dan industri halal di tanah air. Ironisnya, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Sulsel, Waspada Santing menilai, UU JPH belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah saat ini.

Menurut Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Halal (Pusjilal) itu, selama empat tahun disahkan, UU tersebut seharusnya sudah berjalan maksimal untuk mengatur produk di dalam negeri sehingga saat dikonsumsi tak ada lagi was-was demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita sayangkan dengan UU ini, karena pelaksanaannya belum maksimal. Bahkan belum dijalankan dengan baik melalui peraturan,” ujarnya, Selasa (16/10/2018).

Ia menjelaskan, pemerintah juga seharusnya transparan untuk mensosialisasikan UU JPH di masyarakat. Oleh sebab itu, Waspada juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel untuk aktif mendorong usaha di Sulsel menjadi halal bagi semua usaha.

Dari catatan yang dia peroleh, khusus di Kota Makassar, baru dua hotel yang dapurnya bersertifikat halal. Dan 3 masih urus izin, padahal UU ini sudah empat tahun disahkan.

“Harapan kami kepala daerah di Sulsel jalankan UU ini. Kami imbau pengusaha agar mengurus sertifikat halal. Bagi pemilik warung juga harus punya,” harap dia.

Waspada menilai, hadirnya UU ini memberikan manfaat bagi dunia usaha. Selain dari itu, kata dia, UU ini harus disambut gembira karena memberi jaminan tentang produk halal.

“Jadi, harus disambut dengan gembira. Kami berharap pemerintah di depan dalam melaksanakan dan menjalankan apa yang dituangkan UU,” tuturnya.

Dia menambahkan, melalui peringatan 4 tahun UU JHP ada itikad baru dari pemerintah untuk menunjukan keberpihakan dalam mendukung UU ini. “Pemerintah juga harus transparan. Segerah juga terbitkan peraturan melalui menteri terkait,” pungkasnya. (*)


div>