RABU , 14 NOVEMBER 2018

UU Pilkada Dianggap Mendesak Direvisi Lagi

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Selasa , 19 Januari 2016 21:34

RAKYATSULSEL.COM – Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah mendesak untuk direvisi, guna memperbaiki kualitas penyelenggaran Pilkada 2017 dan pilkada lain yang akan datang.

“Meski penyelenggaran pilkada serentak tahap pertama di tahun 2015 telah berhasil dilalui. Dalam prakteknya masih terdapat beberapa catatan serius yang perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, sampai dengan peserta pemilu itu sendiri seperti partai politik, dan pemilih,” ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Muttaqiem Pratama kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurutnya, sebagai produk kebijakan yang lahir tergesa-gesa. UU Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8/2015 sebagai payung hukum penyelenggaraan pilkada serentak masih menyiratkan beberapa persoalan mendasar, yang dalam prakteknya berdampak langsung terhadap penyelenggaran pilkada. Paling tidak, terdapat persoalan mendasar yang ditimbulkan dari regulasi. Yaitu dengan masih dibebankannya anggaran penyelenggaraan pilkada pada APBD dalam prakteknya sedikit banyak menghambat pelaksanaan pilkada di beberapa daerah.

“Kita masih ingat terdapat beberapa daerah yang terkendala pengajuan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disebabkan seperti tahun anggaran yang sudah selesai, bertambahnya daerah yang ikut pilkada, sampai adanya konflik kepentingan dari kepala daerah terkait penyelenggaran pilkada,” jelas Heroik.

Kedua, proses pencalonan dalam pilkada menjadi polemik berkepanjangan mulai dari proses pendaftaran calon dari partai politik yang diwarnai kisruh dualisme kepengurusan. Kemudian tahapan pendaftaran pasangan calon yang diwarnai berbagai gugatan dan sengketa pencalonan yang berujung pada penundaan pilkada di lima daerah kurang dari 24 jam sebelum pemungutan suara digelar, yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Mando, dan Kabupaten Fak-fak.

“Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh banyaknya campur tangan lembaga yang bertugas mengurusi persoalan sengketa pencalonan, yang berujung pada ketidakpastian proses penyelenggaran pilkada di beberapa daerah,” ujarnya.

Ketiga, meski menjadi terobosan baru dalam penyelenggaran pilkada yaitu dibiayainya aspek kampanye iklan media cetak/elektronik, debat publik, alat peraga, dan distribusi alat peraga melalui saluran APBD dengan tujuan menciptakan equal playing battle field dan menekan cost politik kandidat serta partai politik. Namun, pada realitasnya menuai banyak kritik berbagai pihak yang menganggap salah satu akar persoalan dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 2015 adalah dibatasinya ruang kampanye kandidat.

[NEXT-RASUL]

“Hal lain yang tidak kalah penting ialah tidak adanya ketentuan sanksi mengenai politik uang. Padahal dalam UU No.8/2015 terdapat larangan bagi setiap kandidat untuk melakukan politik uang,” tutur Heroik.

Dia menambahkan, dari segi pendaftaran pemilih terdapat pemberian hak politik yang berbeda antara pilkada dengan pemilihan presiden. Jika dalam UU Nomor 42/2008 tentang penyandang disabilitas mental diberikan hak pilih akan tetapi dalam UU Nomor 8/2015 yang mengatur jalannya pilkada hal ini tidak diberikan.

“Adanya perlakuan yang berbeda antara pilpres dengan pilkada yang sebetulnya memiliki azas dan prinsip pemilu yang sama, dan memiliki tujuan yang sama pula sebagai arena membangun representasi rakyat. Sehingga keberadaan hal ini tentunya patut dipertanyakan,” kata Heroik.

Kelima, adanya ketentuan syarat selisih suara yang termaktub dalam pasal 158 UU Nomor 8/2015 mengatur setiap calon kepala daerah yang ingin mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

“Terkesan menafikan tujuan keadilan pemilu itu sendiri, yakni suatu proses sengketa hasil pemilu di MK bukanlah persoalan angka dan hasil semata. Tetapi jauh dari pada itu berusaha untuk menjawab dan menyelesaikan keadilan materil terhadap proses pelaksanaan pilkda yang sudah dilalui secara keseluruhan,” tegas Heroik. (RMOL)


div>