KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Videotron Sumbang Rp500 Juta, Lebih Menarik Dari Reklame

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Sabtu , 03 November 2018 08:00
Videotron Sumbang Rp500 Juta, Lebih Menarik Dari Reklame

ANDRISAPUTRA/RAKYATSULSEL VIDIO TRON. Pengendara melintas didepan vidio tron yang terpasang di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani, Jumat (2/11).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekira Rp500 juta dari lima videotron yang dikelola pihak swasta terpasang di Jalan AP Pettarani, tepatnya di depan Ramayana.

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Reklame Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Adiyanto Said mengatakan, kehadiran lima unit videotron baru ini bisa menutupi minimnya pendapatan pajak reklame akibat pengerjaan tol layang.

Pasalnya, kata dia, disepanjang Jalan AP Pettarani ada sekitar 12 reklame bando yang bakal terkena imbas pembangunan tol dalam kota. Potensi hilangnya pendapatan melalui reklame ini mencapai Rp1,2 miliar.

“Adanya proyel tol layang itu mengurangi pemasukan kita sekitar Rp1,2 miliar dan ini bisa sedikit tertutupi dengan adanya lima unit videotron itu. Kalau tidak salah pajaknya itu Rp500 juta lebih secara keseluruhan,” kata Adiyanto, Jumat (2/11).

Dia mengaku ada banyak pihak yang mengajukan usulan pembangunan videotron. Akan tetapi, kata dia, tidak semuanya disetujui lantaran dinilai tidak memenuhi syarat.
Ia juga mengaku tengah menggenjot pendapatan pajak reklame melalui videotron. Sebab, potensi pajak dari videotron dinilai lebih besar dibandingkan reklame pada umumnya.

Sejauh ini, kata dia, ada sekitar 15 videotron yang menyumbang pajak ke pemerintah. Sementara, untuk reklame permanen mencapai 4000 unit untuk semua ukuran.
“Kita konsen ke videotron, karena selain pendapatannya besar ketertarikan konsumen juga lebih meningkat dibandingkan reklame yang menampilkan gambar tidak bergerak,” ujarnya.

Kata dia, realisasi pajak reklame mencapai 77 persen atau sekitar Rp29,2 miliar. Menurutnya, angka itu meningkat Rp3,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya pada waktu yang sama yaitu berkisar Rp25,3 miliar.

“Kendala yang dihadapi tiap tahun itu kesadaran wajib pajak yang masih kurang. Jadi, mesti setiap saat diingatkan selalu itu wajib pajak,” jelasnya.

Dia menyebutkan, penarikan pajak reklame permanen itu setiap tahun, namun jika terlambat membayar pajak akan di denda 2 persen setiap bulannya. Sementara, pajak reklame insidentil sedikit sulit dikenakan denda. Ia mengaku tarif pajaknya berbeda-beda, yaitu 25 persen dikalikan dengan jumlah nilai sewa reklame juga bergantung pada ukuran reklame.

“Semua reklame berdasarkan ukuran, yang membedakan itu hanya kalau permanen itu tahunan. Insidentil itu menagihnya itu yang susah kalau lewatmi dia pasang baru kita mau tagih auu tidak ketemumi itu wajib pajaknya jadi harus ditagih memang baru di stempel,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang I dan Retribusi Daerah Bapenda Makassar, Ibrahim Akkas mengatakan meski realisasinya sudah diatas 50 persen, namun masih ada wajib pajak yang taat bayar pajak.

Makanya dari itu, kata dia, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan rutin melakukan sosialisasi agar wajib pajak paham dan mau melaporkan pajaknya tepat waktu dan tepat nilai.

“Tidak bisa memang kita pungkiri kalau masih banyak reklame yang dipasang tanpa melaporkan ke Bapenda. Nah, ituh kenapa kita juga memaksimalkan lebih mengintensifkan pengawasan dilapangan,” pungkasnya. (*)


div>