JUMAT , 20 JULI 2018

Visi Misi Kepala Daerah

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 24 Februari 2016 11:30
Visi Misi Kepala Daerah

Ema Sofyan Sinte Aktivis Perempuan

Pilkada telah usai, pemimpin pilihan rakyat telah terpilih. Apapun argumentasi dari pihak yang tidak legowo akan pelantikan sang Bupati karena alasan kecuarangan, tersangka dan seribu alasan lainnya, marilah kita memberi kesempatan bagi Bupati terpilih untuk membangun daerah yang dipimpinnya.

Sebab instrument hukum untuk menyoal semua sangkaan pelanggaran dan kecurangan telah tersedia dan terlewati tahapannya. Sehingga tiada alasan untuk masih mengorek ngorek kesalahan yang terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Ada baiknya kandidat atau Partai Pengusung bersama-sama Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk bahu membahu membangun daerah. Dengan mengkritisi dan mengawal program yang dijabarkan dari visi dan misi Bupati terpilih. Tentunya dengan mengoptimalkan peran wakil rakyat (Partai) di parlemen.

Selain untuk acuan pembanguan yang diusung Bupati terpilih selama lima tahun kedepan, visi dan misi Bupati yang terangkum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) ini juga berperan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan pembanguan Bupati terpilih selama menjabat lima tahun kedepan. Dan selambat-labatnya enam bulan harus disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Pertanyaan yang relevan sekarang adalah, apakah visi dan misi Bupati dibuat hanya semata sebagai persyaratan administrative untuk maju sebagai calon Kepala Daerah? Tentu saja pertanyaan tersebut akan terjawab setelah program Bupati berjalan.

Misalkan kegiatan lelang jabatan yang lagi marak di lakukan oleh Kepala Daerah. Sebab lelang jabatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil Negara (ASN) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sehingga pengisian jabatan tidak sekedar sebagai proyek balas budi oleh Kepala Daerah pada PNS yang membantunya, sehingga untuk meminimalisir potensi KKN pengawasan dari DPRD mutlak diperlukan, tentunya juga dari Pers, NGO dan masyarakat. Sehingga KKN akan diminimalisir karena rekruitmen jabatan dilakukan secara transparan, dan seleksi secara ketat

Semoga Bupati yang baru dilantik akan memaksimalkan potensi sumber daya daerah untuk kemakmuran masyarakat. Sehingga janji janji kampanye tidak sekedar pemanis untuk mencari simpati pemilih. (*)


Tag
div>