SENIN , 23 JULI 2018

Vonis Koruptor Melempem

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 09 Februari 2016 14:35
Vonis Koruptor Melempem

int

PENULIS: HERMAN
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Lembaga Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi menilai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih mengkhawatirkan. Alasannya, putusan vonis pidana penjara bagi koruptor beberapa tahun terakhir masih terbilang ringan.

“Rata-rata putusan pidana penjara untuk koruptor masih ringan. Pada 2013 hingga 2015 rata – rata di bawah 5 tahun penjara. Oleh karena itu, pelaku korupsi semakin meraja lela dan tidak jera,” ungkap Direktur ACC Abdul Muthalib, Senin (8/2).

Menurutnya, hukuman tersebut belum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Selain itu, hakim juga belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi lantaran memvonis para pencuri uang rakyat dengan hukuman ringan.

“Vonis tersebut masih kategori ringan, tidak akan membuat jera terdakwa, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang,” tambah Muthalib.

Selain terkait dengan amar putusan Pengadilan Tipikor, yang juga patut dicermati adalah kinerja Kejaksaan dalam menuntut perkara korupsi. “Hampir keseluruhan perkara yang dituntut oleh Kejaksaan, maka jaksa seringkali menggunakan jenis subsidaritas,” ungkap Muthalib.

Ia juga mengemukakan, mayoritas kasus korupsi yang terbukti di pegadilan adalah penggunaan Pasal 3 dan, Pasal 2 Undang-undang Tipikor. Yang dimana pada akhirnya majelis Hakim mengeluarkan putusan di bawah 5 tahun dan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memperberat hukuman para koruptor.

[NEXT-RASUL]

Peneliti ICW Aradilla Caesar menilai revisi UU Tipikor harus diprioritaskan untuk membongkar kasus korupsi, alih-alih merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melemahkan lembaga antirasuah.

Arad menilai, UU Tipikor belum dapat menjerat koruptor dengan pidana maksimal hingga saat ini. “Pada Pasal 2 dan Pasal 3, kategori hukuman sangat ringan. Mayoritas dihukum satu hingga empat tahun. Ini tidak memberatkan. Minimal pidana pada pasal 2 adalah empat tahun, dan pasal 3, enam tahun. Itu minimal,” katanya.

Selain itu, Arad juga mendukung usulan penjatuhan pidana pada koruptor melebihi 20 tahun penjara. Menurutnya, hukuman tersebut dapat dijatuhkan apabila pidana dilakukan saat negara dalam bahaya bencana alam, pengulangan korupsi, dan terbukti lebih dari dua perkara. “Penjatuhan pidana kumulatif diberikan kalau pidananya ada dua perkara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arad juga menyarankan penjatuhan pidana tambahan bagi korporasi yang terlibat dalam korupsi. “Diantaranya pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, dan pengambilalihan korporasi sebagaimana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujarnya.

Arad juga mendesak usulan soal penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk para penyelenggara negara, hak untuk mendapatkan remisi, dan hak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Bagi penyelenggara negara, ia juga mendesak penghentian gaji serta tunjangan. “Juga hak untuk mendapatkan dana pensiun dan hak untuk menduduki jabatan pejabat struktural di kalangan pemerintahan,” paparnya.

Arad juga mengusulkan poin selain hukuman pidana yakni perluasan makna kerugian negara. “Kerugian tidak hanya bersifat ekonomi namun juga keruguan berupa hilangnya sumber daya alam atau lingkungan ekologis,” kata dia.

[NEXT-RASUL]

Untuk memangkas waktu penghitungan kerugian tersebut, Arad menilai lembaga lainnya dibutuhkan turut menghitung kerugian. “Penghitungan kerugian negara sebaiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau kantor akuntan atau juga intitusi penegak hukum sepanjang yang menghitung adalah orang berkompetensi,” ucapnya.

Dengan adanya kebutuhan mendesak tersebut, Arad menilai Presiden Joko Widodo perlu memprioritaskan pembahasan RUU Tipikor dalam Program Legislasi Nasional jangka pendek. “Kami mendorong percepatan pembahasan RUU Tipikor sebagai wujud dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh,” tegasnya.

Sementara Guru Besar Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof DR Hambali Thalib menyebutkan, kejahatan korupsi masuk istilah extra ordinary crime adalah kejahatan tingkat tinggi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana hingga akan sangat susah membongkar kasusnya. Sehingga sangsinya harus luar biasa juga. “Jangan biasa biasa saja, karna korupsinya luar biasa, sangsinya harus sesui,” terang Hambali saat dihubungi via selulernya, Senin (8/2).

Menurut Hambali, hal demikian tidak melahirkan efek jera, kemudian hanya memenuhi rasa keadilan yang bersifat prosedural semata, dimana tidak mencerminkan keadilan subtansial yang dikehendaki masyarakat.

“Sehinga kita berharap kedepannya putusan-putusan itu, memberi keseimbangan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku koruptor,” jelasnya.

Terlepas dari itu, lanjut Hambali, seharusnya para penegak hukum, majelis hakim utamanya selaku pemberi putusan, semestinya bisa membaca tanda-tanda keadilan substansial yang diinginkan masyarakat.

“Terakhir, kita berharap di 2016 ini, para penegak hukum sudah harus melakukan evaluasi, tidak lagi cenderung melakukan putusan yang ringan.Yang selama ini terjadi lebih banyak di hukum di bawah 5 tahun penjara, artinya ini tidak salah, tapi sangat memprihatinkan,” tegas Hambali.

[NEXT-RASUL]

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Makassar Tindak Pidana Korupsi, Muhammad Damis, menyatakan, bahwa di awal tahun 2016 ini, tidak ada ampung bagi para pelaku korupsi.

“Sebelumnya memang putusan-putusan rendah, tapi kami komitmen, tidak akan ada lagi yang ringan, selama itu terpenuhi dan terbukti,” tegas Damis.


div>