MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Wacana Pengaktifan Idris Syukur Tuai Kritik

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 27 Desember 2016 13:45
Wacana Pengaktifan Idris Syukur Tuai Kritik

Idris Syukur. foto: rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kabar pengaktifan kembali, Andi Idris Syukur (AIS) sebagai Bupati Barru aktif tuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Guru Besar Fakultas Hukum UMI, Prof DR H Laode Husen.

Pasalnya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, AIS diberhentikan sebagai Bupati Barru sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Diberhentikan dangan SK Menteri, diaktifkan juga harus dengan SK Menteri. Kenapa mau dibebasakan, sementara masih ada dua proses hukum yang belum dilalui, yakni kasasi dan peninjauan kembali. Tidak boleh begitu, karena masih ada hukumnya,” tegas Laode diberitakan Rakyat Sulsel, Selasa (27/12).

Sebagai informasi, Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, Lutfie Natsir, sebelumnya mengungkapkan, AIS bisa kembali aktif berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, Menteri Dalam Negeri harus mengaktifkan kembali atau mencabut status nonaktif.

“Pasal 84 ayat 1 kan berbunyi, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan PT maka akan diaktifkan kembali. Nah sementara dilapangan AIS sudah dinyatakan bersalah dalam pengadilan pertama dengan vonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Jadi pasal 84 ini tidak berlaku,” kata Laode.

“Yang punya kewengana itu menteri dalam negeri. Kalau kementerian dalam negeri sudah berikan SK, nanti baru pemprov laksanakan,” sambungnya.

Senada, Prof DR Said Sampara yang juga Guru Besar Fakultas Hukum UMI mengatakan, keputusan yang keluar dari PT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai UU. Sehingga perlu untuk ditindaklanjuti kembali.

[NEXT-RASUL]

“Agar masyarakat jangan sesat informasi, serta masyarakat tidak terpengaruh dengan opini. Ada proses dan aturan yang tentunya kita harus hargai itu,” terangnya.

Diketahui, Pengadilan Tinggi (PT) Makassar membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap AIS yang dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) izin tambang di kabupaten Barru. (***)

 


div>