KAMIS , 19 JULI 2018

Wahh, DPP Gempar Sudah Miliki Badan Hukum Resmi

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 21 Januari 2016 14:06

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pimpinan Pusat Gempar (Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi) akhirnya mempunyai Badan Hukum resmi dari Kemenkumham RI.

Surat Kemenkumham tersebut bernomor 0005120.AH.01.01.07 Tahun 2016 Tgl.15 Januari, dengan struktur: Ketua Umum -Akbar Hasan Daeng Polo, Sekjen -Reynaldo Basri, serta Bendahara -Aisya.

Ketua Umum Akbar Hasan Daeng Polo mengatakan, sesuai UUD No I7 tahun 2013 Tentang Ormas, DPP Gempar akan melebarkan sayap dengan membentuk 34 DPD setiap Provinsi, 48 Kota dan 492 Kabupaten yang ada di Indonesia.

“Alhamdulillah, kita sudah terima surat dari Kemenkumham. Artinya DPP Gempar sudah punya badan hukum yang resmi,” ujar Akbar, Rabu (20/1).

Menurut dia, Kehadiran ormas ini untuk mengawal kasus korupsi di Indonesia dan akan menjadi mitra KPK dalam hal menegakkan keadilan.

“Kita akan membantu masyarakat yang tertindas menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Dan jika ada masyarakat tertindas oleh pihak pelaksana hukum segera melaporkan ke DPP Gempar dengan emali dpp gempar77@Gmail.Com atau segera tlp 082293404633. Insya Allah akan kita bantu selama itu adalah hal yang benar,” tegasnya.


Tag
  • lsm gempar
  •  
    div>