RABU , 12 DESEMBER 2018

Wajar SYL Tolak Ambarala !

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 22 Februari 2018 10:23
Wajar SYL Tolak Ambarala !

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala. foto: ashar abdullah/rakyatsulsel.

– Pakar : Ada yang Coba Langkahi Kewenangan Gubernur

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penolakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) terhadap Ambarala sebagai Penjabat Sementara (PjS) Bupati Jeneponto, menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat dibahas beberapa hari terakhir. Bahkan, ada yang menuding jika penolakan SYL tersebut, berkaitan dengan kepentingan politik.

Sekedar diketahui, SYL membatalkan pengukuhan Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala sebagai PjS Bupati Jeneponto, meskipun SK sudah diteken Kepala Biro Otonomi Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono MDM. Berdasarkan informasi yang dihimpun, SK tersebut ditolak dengan alasan gubernur tidak pernah mengusulkan nama Ambarala sebagai calon Pjs Bupati.

Pakar Pemerintahan, Prof Hamzah, menilai, wajar jika SYL menolak SK yang menetapkan nama Ambarala tersebut. Penentuan seorang pejabat ditunjuk menjadi Pjs bupati/wali kota merupakan hak prerogatif gubernur. Prosedur dan mekanisme sehingga tiba pada keputusan merekomendasikan nama yang dinilai layak diusulkan menjadi Pjs, tentunya melalui pertimbangan dan pemikiran yang matang. Bukan sekadar menunjuk nama.

“Kalau kemudian Pak Gubernur Syahrul menolak nama yang kemudian muncul dalam SK sebagai Pjs Bupati Jeneponto, itu hal yang benar,” kata Prof Hamzah, Rabu (21/2) kemarin.

Kalau ada yang menilai SK yang dikeluarkan Kemendagri itu sudah mengikat dan harus dilaksanakan, itu tidak sepenuhnya benar. Alasannya, dalam SK tersebut selalu ada kalimat, jika terdapat kekeliruan dalam pengukuhan atau pengangkatan, maka akan dilakukan perbaikan.

Dia melanjutkan, dalam penempatan nama yang dipilih untuk menduduki sebuah posisi, bisa saja terjadi kekhilafan atau kekeliruan. Karena persoalan itu juga, dia melihat Kemendagri tidak ‘ngotot’ agar SK Pjs Bupati Jeneponto tersebut harus dilaksanakan.

“Malah kalau saya yang gubernur, saya akan cari tahu siapa yang coba-coba mau melangkahi kewenangan gubernur,” pungkasnya.

Sebenarnya, jika mendapat restu gubernur, PjS Bupati Jeneponto dikukuhkan bersama tiga daerah lainnya. Namun karena bersoal, hanya tiga nama yang dikukuhkan.

Diantaranya Inspektur Inspektorat Luthfie Natsir sebagai PjS Wali Kota Parepare, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Andi Arwin Azis sebagai PjS Wali Kota Palopo, dan Kepala Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan, dan Pertanahan (PKP2) sebagai PjS Bupati Bone.

Gubernur meminta agar pengusulan nama Pjs Bupati Jeneponto diproses ulang. Akibatnya, hingga saat ini Jeneponto dikendalikan Pelaksana Harian Bupati. Informasi yang diperoleh, Kemendagri sudah memproses ulang nama PjS Bupati Jeneponto. Tinggal menunggu waktu gubernur untuk melakukan pengukuhan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakyat Sulsel, calon kuat PjS yang diusulkan gubernur ke Kemendagri adalah Asmanto Baso Lewa, yang merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulsel. (*)


div>