RABU , 19 DESEMBER 2018

Wakil ketua DPRD Pertanyakan Sistim 5 Hari Kerja

Reporter:

hur

Editor:

Rabu , 20 April 2016 17:50

TORAJA UTARA, RAKYATSULSEL.COM – Diberlakukannya sistem 5 hari kerja di lingkup Pemkab Toraja Utara sejak minggu lalu, menimbulkan pertanyaan, apakah keputusan itu sudah melalui pengkajian lebih dahulu. Pengkajian yang dimaksud terutama menyangkut anggaran, untuk mencegah pemborosan mengingat anggaran Torut masih sangat terbatas.

Demikian ungkap wakil ketua DPRD Torut dari partai Golkar, Ronni Mapelay Katunde kepada Rakyat Sulsel online, Rabu (20/4) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran Torut saat ini masih sangat terbatas dan apabila dibebankan untuk uang makan untuk pegawai setiap hari sebesar Rp 30.000 per orang, maka anggaran makanan pegawai akan membengkak.

“Untuk itu, keputusan yang mempergunakan sistem kerja 5 hari plus akan dianggarkan lagi biaya makan sebesar 30ribu per pegawai setiap hari. Namun belum jelas, apakah hal itu berlaku hanya bagi PNS saja, atau pegawai honor juga. Jika tidak diberlakukan bagi pegawai honor, maka hal ini sangat disayangkan, mengingat honor mereka masih sangat minim. Di satu sisi, keputusan ini dibutuhkan pengkajian dari segi pemborosan dan efesiensinya,” kunci Ronni.


div>