RABU , 21 NOVEMBER 2018

Walhi Audiens Dengan Fraksi PPP dan PKS, Minta Hapuskan Zona Tambang Pasir Laut

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Kamis , 25 Oktober 2018 11:40
Walhi Audiens Dengan Fraksi PPP dan PKS, Minta Hapuskan Zona Tambang Pasir Laut

Ilustrasi . foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) di DPRD Sulsel.

Direktur Walhi Sulsel, Al Amin mengatakan banyak fakta sejarah proyek reklamasi Centre Point Indonesia (CPI) dan tambang pasir laut serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat pesisir Kota Makassar dan Galesong Raya.

“Proyek reklamasi bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir. Dalam Ranperda RZWP3K Provinsi Sulsel wilayah reklamasi dan zona tambang pasir laut harus dihapuskan karena sama sekali tidak menguntungkan masyarakat,” kata Al Amin, Rabu (24/10).

Selain itu, ia juga menunjukan peta lokasi penambangan yang dilakukan oleh perusahaan Boskalis dan Jan De Null yang melakukan pengerukan pasir di Galesong Raya pada lima titik wilayah tangkap nelayan. Dan wilayah itu menunjukkan mengalami kerusakan yang cukup parah.

“Saat ini, ekosistem di kelima titik tangkap nelayan tersebut telah rusak,” ujarnya.

Salah satu tokoh masyarakat Galesong Raya, Dg Sitaba mengatakan jika masih ada zona penambangan di Kabupaten Takalar. “Ini sama saja DPRD Sulsel membunuh secara perlahan nelayan melalui produk peraturan yang mereka keluarkan,” kata Dg Sitaba.

Ia pun meminta kepada pihak DPRD Sulsel untuk melakukan kunjungan ke pesisir Galesong dan bertemu langsung dengan nelayan membahas Ranperda RZWP3K.

“Kita akan melakukan kunjungan ke tambang pasir itu untuk melihat secara langsung apa yang dipaparkan oleh teman-teman Walhi,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu anggota Fraksi PPP, Nurhidayati mengimbau Ranperda RZWP3K agar melalui proses konsultasi publik sebelum disahkan oleh berbagai pihak. Kata dia, uji publik ini juga untuk menghilangkan anggapan jika proses penyususan Perda ini terkesan tertutup.

“Dan yang lebih pentingnya lagi, Perda RZWP3K Sulsel nanti harus berpihak kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya nelayan tradisional,” kata Nurhidayati. (*)


div>