SENIN , 22 OKTOBER 2018

Walhi Desak Pemerintah Lahirkan Peraturan Perlindungan Karst

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 11 Januari 2016 17:35

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Karst merupakan salah satu kekayaan alam yang menjadi sasaran perlindungan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Perhatian serius dari Walhi terhadap karst, karena beberapa kawasan yang sudah mengalami kolaps, salah satunya adalah karst di wilayah Jakarta.

“Mari kita bersama-sama mengampanyekan persoalan dan pelestarian lingkungan karst. Karena karst adalah hal yang penting untuk bisa memberikan konstribusi buat rakyat. Semua keperluan hidup ada di karst,” ujar Manajer Kampanye Nasional Walhi, Nurhidayat.

Hal itu disampaikan dalam konfrensi pers yang diselenggarakan oleh Walhi terkait Penyelamatan Ekosistem karst Indonesia, di Mr Cofee Jalan Boulevard Makassar, Senin (11/1). Dalam kesempatan itu, Walhi menghadirkan Direktur Walhi Sulsel Asmar, Manajer Kampanye Nasional Nurhidayat, dan Manajer Advokasi Nasional Munhur Satyahaprabu.

Nurhidayat merasa perlu menyampaikan bahwa karst merupakan salah satu kekayaann alam yang mesti dikampanyekan dan dilestarikan. Pasalnya, kata dia, dilokasi karst merupakan lokasi yang strategis dan dapat memberikan kehidupan bagi seluruh komponen masyarakat.

Karena itu, Walhi menekankan kampanye agar kawasan karst seperti yang ada di Kabupaten Maros tidak mengalami kolaps, seperti yang dialami di Jakarta.

Sejauh ini, dari pengamatan Walhi, eksploitasi karst berlangsung masif di sektor tambang. Hal itu disebabkan karena pemerintah justru mengesahkan dan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk mengeksploitasi kawasan tersebut.

Karena itu, untuk memperluas dan mengintensifkan upaya Walhi dalam melestarikan kawasan karst, Munhur Satyahaprabu mendesak dan berharap agar permerintah akan melahirkan peraturan yang mendukung pelestarian kawasan karst dan tambang.

“Tentunya kita mendesak pemerintah untuk mewujudkan peraturan yang kondusif untuk karst, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan kawasan Karst, dan PP Esensial Ekosistem Karst,” jelas Munhur Satyahaprabu.

PP tersebut, kata Munhur, merupakan langkah kongkrit dalam melestarikan Kawasan karst. “PP Kawasan Karst itu kan turunan dari UU 32 Tahun 2009. Kalau PP esensial Ekosistem Karst ini turunan dari sumberdaya Hayati. Jadi lebih mendalam dan esensial,” tambahnya.


div>