MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Walhi Sebut Reklamasi CPI Tak Kantongi Izin Menteri

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Kamis , 11 Februari 2016 19:33

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi ) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Center Point of Indonesia (CPI) belum mengantongi izin Kemeneterian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel Al Amin menjelaskan, pada aspek zonasi, reklamasi tidak dibolehkan menggunakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota atau provinsi. Kata dia, acuannya adalah rencana zonasi wilayah pulau pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang dimiliki KKP.

“Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar tidak memiliki RZWP3K. Tidak ada acuan bagi pemerintah provinsi untuk melakukan reklamasi,” tegasnya pada pembahasan dokumen Amdal CPI di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (11/2)

Oleh sebab itu, menurutnya, kajian Amdal yang dilaksanakan tersebut sudah tidak layak. “Kajian Amdal ini tidak representatif. Sebab, tidak mengantongi izin prinsip Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel Andi Bakti Haruni menjelaskan, izin reklamasi sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi sejak 2013.

“Kita sudah rapat beberapa kali dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, dikatakan itu bukan wewenang KKP. Jadi, dilimpahkan ke provinsi,” ujarnya.

Dikatakannya, sudah ada surat dari KKP dan peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi landasan kewenangan gubernur mengeluarkan izin reklamasi.

“Dasar hukumnya Kepmen KKP Nomor 17 Tahun 2013 tentang proses reklamasi, pasal 6 di Kemen PU menyebutkan gubernur berwenang menentukan pelaksanaan reklamasi pada areal berapa mil laut,” sebutnya.


div>