SELASA , 11 DESEMBER 2018

Wali Kota, Kajari dan Kapolres Sepakat Tangani Bersama Aduan Tipikor

Reporter:

Editor:

Niar

Senin , 16 Juli 2018 15:06
Wali Kota, Kajari dan Kapolres Sepakat Tangani Bersama Aduan Tipikor

int

MAKASSAR, RAKSUL.COM– Bupati dan wali kota se-Sulsel sepakat meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, yakni Kejari dan Polres terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara bupati/walikota dengan Kajari dan Kapolres se-Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Senin, 16 Juli 2018.

Penandatanganan kerja sama ini adalah rangkaian Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah tingkat Provinsi Sulsel tahun 2018.

Dalam rapat terungkap dasar penyusunan perjanjian kerja sama yakni pasal 385 UU nomor 23 tahun 2014 dan pasal 25 PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini diperkuat oleh Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016.

Dalam rapat juga diputarkan rekaman video tentang arahan Presiden RI Joko Widodo kepada jajaran pemerintahan saat pertemuan di Istana Bogor, 19 Juli 2016.

Dalam arahannya, presiden menekankan terkait kebijakan/diskresi kepala daerah tidak bisa dipidanakan.
Tindakan administrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan. Dan, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe yang hadir dalam rapat koordinasi mengatakan, penekanan adalah koordinasi penting agar penegakan hukum berjalan efektif. Karena sangat besar kemungkinan Dumas (aduan masyarakat) yang ditangani belum terbukti kebenarannya.

“Makanya dibutuhkan koordinasi apabila terbukti indikasi korupsi maka ditingkatkan ke penyidikan, apabila indikasi administrasi maka APIP berperan dalam proses sanksi administrasi,” tekan Taufan Pawe.

Taufan menegaskan, pelaksanaan koordinasi APIP (aparat pengawasan internal pemerintah) dan APH (aparat penegak hukum) dilakukan di tahapan penyelidikan atau sebelum dimulainya penyidikan yakni belum ada penetapan tersangka oleh APH. (*)


div>