SENIN , 10 DESEMBER 2018

Wali Kota Parepare Peringati Hari Lahir Pancasila

Reporter:

Editor:

Niar

Kamis , 01 Juni 2017 13:15
Wali Kota Parepare Peringati Hari Lahir Pancasila

int

PAREPARE, RAKYATSULSEL- Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe bersama Kepala Kepolisian Resort Parepare AKBP Pria Budi, Komandan Kodim 1405 Mallusetasi, Letkol Syarifuddin Sara, dan sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil negara (ASN) Pemkot Parepare mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila, di Lapangan Binalipu, Kantor Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Kamis, (1/6).

Upacara peringatan hari lahir pancasila yang kali pertama dilaksanakan dan ditetapkan sebagai hari libur nasional pada 1 Juni berlangsung khidmat.

Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe dalam membacakan sambutan seragam Presiden RI menjelaskan, jika kebinekaan Indonesia saat ini sedang diuji.

“Masalah ini semakin mencemaskan dan diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong,” kata Taufan Pawe dalam membacakan sambutan Presiden.

Oleh karena itu, lanjut Taufan, dia mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pendeta, dan tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.
[NEXT-RASUL]

“Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilaiPancasila,” terangnya.

Bahu membahu dalam menggapai cita-cita bangsa harus berkesesuaian dengan Pancasila.

“Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong-royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata Internasional,” jelasnyan

Dalam sambutannya, Taufan juga menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. “Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang AntiĀ­ Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRI, Anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia,” tandasnya. (Sps)


Tag
div>