SELASA , 11 DESEMBER 2018

Wali Kota Pasrah pada Aturan Pemerintah Pusat

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 17 Juli 2018 10:00
Wali Kota Pasrah pada Aturan Pemerintah Pusat

kantor balaikota (ist)

– Terkait Masuknya Penghayat Kepercayaan di KTP

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah pusat melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui dan mewajibkan semua pemerintah daerah untuk menjalankan keputusan memasukkan penghayat kepercayaan di kolom agama, baik di Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, pasrah dan menyerahkan semua keputusan tentang memasukkan penghayat kepercayaan ke dalam KTP tersebut ke pemerintah pusat. Meski dirinya tidak setuju soal identitas penghayat kepercayaan tersebut.

“Kita ini ikut negara, tapi sebagai kota religius tentunya cukup sedih soal itu, tapi mau tidak mau harus ikut negara dan ini masalahnya,” kata Danny Pomanto, sapaan Moh Ramdhan Pomanto, Senin (16/7) kemarin.

Danny mengakui, pihaknya mengkuatirkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kebijakan pemerintah soal legalitas ini. Oleh karena itu, pihaknya berharap jangan sampai ada gerakan massif dari adanya kebijakan pemerintah soal kepercayaan.

“Cara antisipasi kita, nah ini persoalan jagai anakTa, kita dan orang tua harus jaga anakta’ jangan sampai jadi objek gerakan,” ucapnya.

“Kita akan sampaikan lagi ke pemerintah soal ini (penghayat kepercayaan),” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Nielma Palamba, mengatakan, pihaknya telah menerima surat edaran dan informasi dari pemerintah pusat soal masuknya penghayat kepercayaan di kolom agama pada KTP.

“Saat ini belum ada yang melapor (pergantian identitas agama), tapi kami (pemerintah) sudah menyiapkan aplikasi untuk itu,” katanya.

“Aplikasi agama itu kan kemarin enam, sekarang sudah tujuh yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan,” lanjutnya.

Diketahui, berdasarkan putusan sidang rapat kabinet pada 4 April 2018 lalu, diputuskan soal pencantuman kepercayaan terhadap tuhah yang maha esa pada Kartu Keluarga dan KTP. Untuk penduduk yang menganut agama, kolom agama pada KTP diisi sesuai agama penduduk.

Namun, untuk penduduk yang menganut penghayat kepercayaan di KTP disiapkan kolom untuk mencantumkan ‘kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa’.

Sebelumnya, Ketua Muhammadiyah Sulsel, Prof Ambo Asse, menolak adanya pengisian kepercayaan kolom agama di KTP. Pasalnya, status agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda.

“Tidak setuju, bagi saya kepercayaan tidak sejajar dengan agama, kepercayaan itu dianggap budaya jadi tidak perlu masuk dalam kolom agama. Kan agama yang diakui negara itu ada lima,” terangnya.

Adapun, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Baharuddin, mengatakan,
penambahan penghayat kepercayaan di kolom agama pada KTP merupakan hal yang wajar, karena di Indonesia ada penganut kepercayaan.

“Kan ada di Indonesia penganut kepercayaan, jadi biar jelas. Mau dimasukkan Islam, tapi bukan Islam, mau dikasi Kristem, tapi bukan Kristen jadi dia tidak masuk dalam agama yang diakui Indonesia. Jadi memang harus diberikan supaya kita tahu,” jelasnya. (*)


div>