KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Warga Akan Memblokir Proyek Bendungan Pammukulu

Reporter:

Supahrin Tiro

Editor:

asharabdullah

Kamis , 31 Mei 2018 17:15
Warga Akan Memblokir Proyek Bendungan Pammukulu

ejumlah warga mengikuti musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pembangunan Bendungan Pamukkulu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dihadiri Wakil Bupati Takalar Achmad Daeng Se're, di Aula Kantor Camat Polut, Kamis (31/5). Foto: Supahrin/RakyatSulsel

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Puluhan pemilik lahan di Desa Kalekoma’ra, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kecewa kepada tim appraisal proyek pembangunan Bendungan Pammukulu dan mengecam akan memblokirnya.

Hal tersebut terjadi saat mengikuti sejumlah warga mengikuti musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pembangunan Bendungan Pamukkulu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dihadiri Wakil Bupati Takalar Achmad Daeng Se’re, di Aula Kantor Camat Polut, Kamis (31/5).

Salah satu anak dari pemilik lahan yang akan diganti rugi, Tiro tidak menerima harga yang diajukan oleh tim appraisal, karena permeternya hanya Rp 11.000, sementara nilai di jual objek pajak (NJOP) berkisar Rp40 ribu.

“Kami menilai tim appraisal tidak profesional dalam melakukan penaksiran harga tanah yang akan diganti rugi,” ungkapnya.

Pihaknya meminta kepada tim appraisal agar bisa transparansi dalam menaksir harga tanah, yakni mulai dari Rp 8 ribu sampai Rp42 ribu.

“Sebenarnya kami tidak menghalang-halangi proses pembangunan Bendungan Pammukulu hanya saja harga ganti ruginya kami anggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan NJOP,” jelasnya.

Sementara, Kepala BPN Takalar Nurlelah Hidayanti, menyampaikan bahwa tim appraisal membayarkan ganti rugi kepada 73 pemilik lahan dari 93 bidang tanah yang masuk dalam kawasan pembangunan bendungan yang layak dibayarkan ganti rugi.

“Total lahan yang masuk dalam kawasan pembangunan bendungan sebanyak 200 hektar, 100 hektar diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung milik Kementarian Kehutanan. Sedangkan 100 hektar diantaranya merupakan lahan pertanian milik warga,” singkatnya. (*)


div>