SELASA , 24 APRIL 2018

Warga Bisappu Konsumsi Air Irigasi

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 23 Februari 2018 16:10
Warga Bisappu Konsumsi Air Irigasi

Suasana rapat musyarah di Kantor Kelurahan Bonto Manai pada Kamis, (22/2/2018 ) kemarin. Foto: (ist)

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Puluhan warga kampung Panaikang Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng menolak keras atas adanya pembayaran iuran tiap bulannya bagi masyarakat yang telah memakai air irigasi untuk keperluan di rumahnya. Penolakannya tersebut terjadi saat rapat musyarah di Kantor Kelurahan Bonto Manai pada Kamis, (22/2/2018 ) kemarin.

Salah satu tokoh masyarakat Tompo (50) mengatakan, di Kelurahan Bonto Manai sendiri telah 10 tahun tidak menikmati air bersih atau air yang layak konsumsi, yang dia nikmati hanya air sungai yang lewat iringasi kemudian itupun memakai mesin penghisap lalu dia bisa nikmati hingga ke rumahnya namun itupun mau lagi di bebani dengan membayar iuran tiap bulannya.

“Kita telah lama tidak terjamin air yang layak komsumsi atau air bersih, air mencuci atau mandi dan keperluan memasak kita pake air pengairan sawah, karna kita disini tidak ada fasilitas air bersih yang kita dapat,” kata Dg Tompo saat di temui di Kantor Kelurahan.

Dia juga menjelaskan, dirinya tidak mau terlalu membebani kepada pihak pemerintah untuk memaksakan agar segera di berikan air bersih, dengan cara inilah dia anggap bahwa kebutuhan air sehari-harinya bisa tercukupi walupun itu kotor lantaran masih ada warga yang biasa membuang kotoran pada pada irigasi tersebut.

“Ada yang dari pemerintah, namun semacam bantuan sumur bor, itupun biasa tidak lancar dan mahal biaya. Iuran tiap bulannya sebesar Rp30 ribu, jadi masyarakat disini lebih memilih memakai air irigasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Bonto Manai, Siti Nurhayati mengatakan, dirinya tidak memaksakan kepada seluruh warga yang memakai air irigasi untuk keperluan di rumahnya masing-masing, namun iuran tersebut tidak ada masuk sepeserpun dalam kelurahan, hanya saja hasil iuran tersebut ongkos bagi yang sering turun kerja bakti pada saat pembersihan irigasi hingga ke bendungan.

“Kalau kita tidak mampu untuk membayar iuran tiap bulannya tidak apa-apa juga, namun kita harus kerja bakti setiap bulannya bersama – sama pengurus iringasi lainnya, tapi kalau tidak bisaki kerja bakti harus membayar, lagi pula itu uang di pakai untuk pembeli air minumnya bagi yang turun kerja bakti,” kata Siti Nurhayati di depan masyarakatnya.

Dia melanjutkan, di Daerah Bonto Mania tidak semuanya penduduk di sini adalah petani semua, ada juga yang Pengawai Negeri Sipil (PNS) jadi otomatis dia tidak bisa ikut serta dalam kerja bakti, karna beralasan pergi kerja

“Apa lagi banyak PNS yang tinggal disini, jadi otomatis tidak ikut kerja bakti karna karna pergi keja, jadi masyarakat yang seperti inilah yang perlu juga di wajibkan untuk membayar tiap bulannya iuran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD, Chaeruddin Arsyad mengatakan, hal yang seperti ini perlu memang di adakan musyawarah mufakat.

“Walaupun musyawarah mukafat tersebut masyarakat tidak setuju maka ini tugas ibu lurah bagaimana masyarakatnya bisa dapat mengerti dengan kebijakan yang telah di ambil oleh ibu lurah tersebut.” jelasnya melalui telepon selulernya. (*)


div>