SELASA , 18 DESEMBER 2018

Warga Jalan Bahagia Ngadu ke DPRD, Keluhkan CSR Pertamina

Reporter:

Iskanto

Editor:

Senin , 05 November 2018 10:00
Warga Jalan Bahagia Ngadu ke DPRD, Keluhkan CSR Pertamina

H Sangkala Saddiko.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Warga Jalan Bahagia keluhkan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Regional VII Sulawesi yang saat ini belum direalisasikan. Hal itu kemudian diadukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko menjelaskan mengenai adanya aduan warga Jalan Bahagia kepada DPRD Kota Makassar. Ia menjelaskan, warga mengadukan CSR Pertamina Regional VII yang hingga saat ini belum direalisasiakan.

Kata dia, CSR tersebut berasal dari pemasangan pipa aptur yang melewati Jalan Bahagia sehingga Pertamina Regional VII mengeluarkan CSR untuk warga Jalan Bahagia.

“Pokok persoalannya ini kan ada penggalian pipa aptur untuk tujuan bandara. Pada saat sebelum terjadi penggalian itu, warga pada bertanya kenapa ada begini. Apakah tidak ada resikonya, jangan sampai meledak, itu yang pertanyakan. Kalau misalnya dilaksanakan penggalian itu, keberatanlah warga dengan membangun beberapa komitmen yang dituangkan dalam surat perjanjian,” kata Sangkala, Minggu (4/11).

Ia menambahkan, bahwa warga menceritakan sebelumnya tidak ada masalah. Akan tetapi, hingga beberapa waktu kemudian pihak Pertamina tidak kunjung merealisasikan hasil kesepakatannya dengan warga.

Ia juga membeberkan, dalam perjanjian antara Pertamina Regional VII dan warga Jalan Bahagia menghasilkan 7 point yang berbentuk infrastruktur. Diantaranya, pengerjaan drainase yang hingga saat ini tidak terealisasikan secara semestinya.

“Karena itu jalan bahagia tidak bisa lagi beralasan dua kendaraan. Sehingga dia berharap adanya penggalian pipa dan penutupan drainase maunya itu bisa membantu aktivitas lalu lintas disitu, karena ini jalan bahagia betul masuk lorong tetapi sewaktu-waktu bisa dijadikan jalan alternatif untuk menyambung masuk ke tol,” jelasnya.

“Sehingga dengan tertutupnya drainase otomatis yang jalannya tidak bisa dilewati 2 mobil, sekarang bisa dilewati 2 mobil. Ini lah tuntutan mereka karena Pertamina tidak merealisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh warga,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan kunjungan ke Jalan Bahagia sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

“Tindak lanjut dari keberatan warga itu, tadi ada tetapi kesepakatan itu akan kami finalkan pada saat kunjungan dilokasi yang bersangkutan. Karena ada beberapa hal yang dibahas akan disana, karena kalau ditempat ini dibicarakan tidak terlalu detail. Harusnya dilokasi karena kita berbicara soal fisik,” jelasnya.

Sementara itu, Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Sulawesi Regional VII, Robby Hervindo menjelaskan bahwa dari tujuh point perjanjian enam diantaranya adalah infrastruktur.

Namun, dua sudah disetujui dan akan segera terlaksana. Empat diantaranya, kata dia, belum bisa direalisasikan karena bertentangan dengan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi, dari 7 item koreksi 6 item yang berbentuk sarana dan fasilitas itu 2 sudah kita setujui dan akan segera kita laksanakan. Sehingga akan diselesaikan November ini. Namun, sisa yang 4 itu masih belum bisa kita tindaklanjuti karena ini masih ternyata bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh BPK. Sehingga tadi sesuai kesepakatan dengan warga nanti akan diganti dengan proposal yang lain,” kata Robby.

Ia pun mengaku pihaknya perlu menyampaikan bahwa semua proposal yang dimasukkan kepada Pertamina semua melalui proses dan waktu.

“Pertama proposal yang masuk dicek dulu kelengkapan administrasinya, setelah itu dianalisa lagi apakah proposal seusai dengan keadaan dilapangan. Setelah itu dilakukan rekomendasi diinternal apakah ini bisa dibantu atau tidak. Setelah itu keluar surat persetujuan ditandatangani oleh pemohon dan Pertamina. Setelah itu baru bisa kita lakukan,” jelasnya.

Yang pertama, kata dia, adalah gapura dan tempat sampah ini yang sudah disetujui dan dalam waktu dekat segera dilaksanakan sehingga pada November ini akan selesai.

Pihaknya juga menjelaskan terkait program CSR yang belum direalisasikan yaitu pembangunan Gapura, Tempat Sampah, Posyandu, Perpustakaan, Betonisasi dan drainase.

“Makanya tadi waktu disampaikan itu, saya sampaikan solusi alternatifnya silahkan diganti. Kalau bapak-bapak semua agak ngotot seperti itu, ya nanti resikonya akan kita tanggung bersama. Tapi alhamdulillah, kami sudah punya kesepakatan akan kami ganti,” pungkasnya. (*)


div>