KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Warga Laporkan Dua Program FAS yang Terindikasi Melanggar Aturan Pilkada

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Ridwan Lallo

Sabtu , 12 Mei 2018 06:29
Warga Laporkan Dua Program FAS yang Terindikasi Melanggar Aturan Pilkada

int

PAREPARE, RAKSUL.COM– Program yang ditawarkan Paslon nomor 2 Faisal A Sapada-Asriady Samad (FAS) terindikasi unsur politik uang (money politics). Program bantuan modal kerja Rp3 juta per kepala keluarga (KK) dinilai melenceng dari RPJP sehingga terkesan menjanjikan kepada masyarakat.

Sementara program lainnya yakni pembagian beras sejahtera (Rastra) yang merata dan bermutu dinilai sebagai pemanfaatan program pemerintah untuk bahan kampanye.

Ini yang membuat warga Parepare bernama Muchtar Abdullahi melaporkan dua program FAS itu ke Panwaslu Parepare. 

“Ini kuat dugaan adanya tindakan money politics dari program paslon nomor 2 itu,” beber Muchtar, Jumat, 11 Mei 2018. 

Dia mengemukakan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) nomor 4 tahun 2013 pada pasal 13, berbunyi bahwa visi dan misi serta program yang disusun Paslon berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

“Di RPJPD Parepare tidak ditemukan program bantuan modal usaha untuk kepala keluarga. Yang ada adalah penyaluran bantuan melalui kelompok usaha, di mana sasaran semestinya diperuntukkan bagi kepala kelompok kerja UMKM, yang telah didaftar dan berbadan hukum sesuai tingkatannya,” jelas Muhtar.

Selain itu, kata Muhtar, dalam setiap program kerja semestinya tidak diperbolehkan sasaran program diperuntukkan bagi individu atau kepala keluarga karena tidak segmentatif dan jumlah penerimanya cukup besar mencapai 20 persen APBD Parepare.

“Pada RPJPD yang berlaku mulai tahun 2005 sampai 2025, pada poin 4 halaman 30, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan koperasi dan UMKM, investasi perdagangan, pembangunan ketahanan pangan, dan keuangan daerah,” urainya.

Muhtar mengingatkan, visi misi dan program kerja yang ditawarkan Paslon jika terpilih nantinya maka sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017, pasal 13, bahwa materi kampanye yang dimaksud pada pasal 15 sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1, program yang dimaksudkan menjadi dokumen resmi daerah.

“Jika ini kemudian terjadi maka bisa dipastikan apa yang diusulkan dalam rancangan program kerja tersebut, secara pasti akan berbenturan terhadap RPJPD. Sehingga kami simpulkan janji itu adalah indikasi money politics,” tegasnya.

Selain laporan itu, juga ada dilaporkan pemanfaatan program pemerintah dalam kampanye pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Faisal Andi Sapada-Asriadi Samad (FAS). 

Dalam flyer yang merupakan produk KPU, 22 program FAS tertuang di dalamnya. Pada poin 16 tentang program Pembagian rastra yang menyeluruh dan bermutu merupakan program pemerintah. KPU dinilai kecolongan.

“KPU dinilai kecolongan di sini. Kita minta Panwas berlaku adil,” katanya. 

Sementara, Sekretaris Tim Pemenangan TP-Pangerang, Hamran Hamdani meminta Panwaslu tegas dan adil menyikapi laporan warga itu.

“Kita ingin Panwas adil dan tegas  menangani laporan warga itu, jangan ada intervensi,” harap Hamran.

Hamran juga berharap dan meminta Panwaslu Parepare mendengar dan mempertimbangkan keterangan ahli dari BPKP dan Kemendagri, terutama laporan soal program Rp3 juta per KK oleh Paslon 2 tersebut.

“Apakah program itu sudah benar atau program dibungkus dengan money politics. Harus mendengar keterangan ahli sebelum mengambil keputusan,” tandas mantan Ketua KPU Parepare ini. Laporan warga ini masih berproses di Panwaslu. Hingga saat ini sudah ada beberapa saksi yang dimintai keterangan, di antaranya Paslon 2, FAS dan Pj Sekda Parepare Iwan Asaad.

Terpisah, Ketua Panwaslu Parepare, Muh Zaenal Asnun yang dimintai tanggapan terkait laporan warga tersebut mengakui laporan tersebut sementara berproses, dengan telah memeriksa sejumlah saksi.

“Kita sudah terima laporannya. Saat ini sementara proses pemeriksaan sejumlah saksi sehingga kami belum memutuskan melanggar atau tidak karena masih berproses. Kita juga akan libatkan saksi ahli,” kata Zainal Asnun via phone, Jumat, (11/5/2018), kemarin. (*)


div>