KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Wartawan Diusir dalam Pertemuan Bupati dan DPRD

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 10 September 2015 16:39

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Pertemuan antara Penjabat Bupati Pangkep, Ruslan Abu dengan anggota DPRD Pangkep di kantor DPRD diwarnai aksi pengusiran wartawan dari ruang rapat.

Kejadian ini bermula saat sejumlah wartawan harian memasuki ruang rapat setelah mendapat izin dari Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa dan Sekwan, Muhammad Gazali. Namun, belum lagi para wartawan duduk, tiba-tiba, Ilham yang memimpin rapat langsung menyuruh mereka untuk keluar dari ruangan tanpa alasan jelas.

“Tolong para wartawan silahkan keluar dulu, nanti setelah kegiatan baru kembali masuk dan wawacara,” ucap Ilham melalui pengeras suara.

Sebelumnya, para wartawan yang berkumpul di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Pangkep, Ir Rizaldi Parumpa mempersilahkan wartawan untuk masuk karena pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa.” Masuk saja tidak ada hal yang disebunyikan dalam pertemuan tersebut,” kata Rizaldi.

Hal senada diungkapkan Sekertaris DPRD Pangkep, Muh Ghazali terkait pertemuan tersebut. “Silahkan masuk, kalau sudah diberikan izin,”ungkapnya.

Untuk itu, sejumlah awak media yang semula hendak masuk ke ruang pertemuan DPRD untuk mendengarkan pertemuan pejabat bupati dengan anggota DPRD Pangkep, yang dikabarkan hanya agenda “Silaturahim”, tiba-tiba geger dan serentak keluar ruangan. Padahal mereka datang atas pemberitahuan sebelumnya bahwa rapat pejabat Pangkep Ruslan Abu bersilaturahim ke DPRD Pangkep.

Pengusiran itu sangat disayangkan oleh Wartawan peliput. Bagaimanapun, ungkap salah seorang wartawan, sebagai lembaga publik yang anggotanya dipilih dan digaji oleh rakyat, anggota DPRD Pangkep tidak seharusnya menutup-nutupi informasi publik.

Berdasarkan informasi dihimpun oleh RAKYATSULSEL.COM, sudah dua kali, Pejabat Bupati Pangkep Ruslan Abu bersama Asisten IV Pemprov Sulsel melakukan rapat tertutup baik dengan Muspida maupun DPRD, walaupun hanya dalam bentuk kegiatan silaturahmi.

Sebelumnya, pertemuan di Kantor Bupati dengan mengundang Muspida dan Panwaslu, pada Rabu (9/9) misalnya, kegiatan yang membahas persoalan pelaksanaan Pilkada dan Honorer K2 juga dilakukan secara tertutup.


div>