SENIN , 18 DESEMBER 2017

Waspada Politik Transaksional di Pilkada

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 16 November 2017 15:16
Waspada Politik Transaksional di Pilkada

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penentuan usungan calon kepada daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Sulsel oleh partai politik melewati jalan yang panjang. Pola surat tugas sepertinya menjadi trik parpol dalam melakukan reli panjang dalam melakukan deal-deal.

Faktor survei yang kerap menjadi alasan parpol dalam menentukan sikap politiknya mulai diragukan. Tidak sedikit yang menilai ada kongkalikong dalam penentuan calon kepala daerah oleh parpol. Salah satu faktor yang dianggap berpengaruh dalam penentuan cakada yakni uang. Politik transaksional ditengarai kerap terjadi dalam penentuan calon usungan di pilkada.

Juru Bicara PAN Sulsel, Irfan AB mengakui bahwa politik transaksional adalah hal yang sangat dilarang dalam undang-undang pemilu. Sehingga, PAN sangat tidak mentolerir adanya politik transaksional apabila terjadi di partai berlambang matahari terbit ini. Yang pasti, kata dia, PAN selalu mengedepankan asas kepartaian dalam melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah.

“Artinya transaksional itu dilarang oleh undang-undang, dan kami tidak memberi peluang untuk itu. Yang jelas segala sesuatunya kan DPP yang tentukan, kita sudah pendaftaran, fit and propertest, kita kirim namanya ke DPP, dan DPP yang tentukan,” bebernya.

Bahkan, hal itu, kata dia, telah menjadi instruksi DPP ke seluruh DPW dan DPD se Indonesia untuk tidak melakukan politik transaksioanal. “Dan DPP telah menegaskan tidak boleh ada transaksi, kalau kami kan yah pasti ndak boleh transaksi karena itu bukan kewenangan kami. Intinya kita tetap mengikuti mekanisme partai,” jelas Irfan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sulsel, Rizal Syarifuddin yang dikonfirmasi menuturkan bahwa PPP dalam menentukan usungan di pilkada selalu memperhatikan arah koalisi parpol yang dibangun oleh kandidat. Karena memang, kemenangan kandidat sangat besar dipengaruhi oleh parpol pengusung.

Rizal mencontohkan, belum keluarkannya rekomendasi PPP di Pilwalkot Makassar karena petahana Moh Ramdhan “Danny” Pomanto yang telah diberikan surat tugas belum jelas arah koalisi parpolnya. Sehingga, PPP masih terkesan ‘wait and see’ sebelum benar-benar menentukan sikap tegasnya.

Sehingga, ia menegaskan, belum keluarnya rekomendasi PPP di sejumlah daerah di Sulsel karena memang PPP masih menunggu kejelasan dari kandidat. Bukan karena adanya kepentingan politik transaksional yang bisa merusak citra partai berlambang ka’bah ini.

Bahkan, ia kembali mencontohkan analisis PPP menentukan sikapnya di Pilkada Wajo yang telah memberikan dukungannya ke pada duo Amran.

“Surat tugaskan sudah keluar, jadi tidak ada alasan lagi untuk politik transaksional. Kita intinya tetap pada mekanisme penjaringan kita sendiri. Kalau indikasi transaksional, pak Amran inikan, pak Dr Baso yang lebih mumpuni secara elektabilitas di Wajo. Jadi karena, Mekanisme berjalan, surveinya bagus, arah koalisinya tertata, kita tidak ragu keluarkan untuk pak Amran,” tuturnya.

Sementara Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Abdillah Natsir menjelaskan, Partai Golkar memberikan rekomendasi usungan kepada figur adalah murni dilihat dari elektabilitas kandidat juga mekanisme yang berlaku.

Ia juga membantah sekaligus menepis, isu jika partai Golkar masuk dalam kategori mengusung kandidat dilatar belakangi oleh politik transaksional.

“Tidak ada itu politik tradisional, kalau Golkar usung figur sesuai elektabilitas juga mengikuti tahapan proses oleh tim desk Pilkada,” kata Nasir Rabu (15/11) kemarin.

Dengan demikian, lanjut dia, partainya tetap berkomitmen mengusung figur murni dan bebas dari hal lain yang sifatnya merugikan kandidat atau figur yang hendak bertarung.

“Yang jelas, rekomendasi diberikan ke kandidat dilihat peluang memang. Salah satu komitmen siap memberikan kontribusi penambahan jumlah kursi atau basis Golkar di momentum politik nasional,” pungkasnya.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syahrudin Alrif menjelaskan Partai NasDem dari awal sudah menginstruksikan bahwa kandidat yang diusung NasDem bebas alias gratis.

Menurutnya, jika di partai lain dikenal dengan istilah mahar ataupun operasional, lain halnya di NasDem karena tak mengenal istilah tersebut. “Kita NasDem sejak awal tak ada mahar politik dan segala macam transaksional,” katanya.

Anggota DPRD Sulsel ini menambahkan, DPP NasaDem telah mengintruksikan agar pengurus NasDem di berbagai daerah mengedepankan nilai-nilai demokrasi agar mencegah pragmatisme politik. “Kita sudah berkomitmen agar tak terjerumus pragmatisme politik,” demikian Sahar.

Ketua Bappilu DPW PDIP Sulsel Iqbal Arifin mengatakan, rekomendasi PDIP kepada figur sesuai kriteria yakni mengikuti tahapan dan mekanisme oleh tim desk Pilkada.

Selain itu lanjut dia, PDIP memberikan rekomendasi sesuai dengan elektabilitas kandidat dimana memiliki kesukaan masyarakat yang tinggi serta berkomitmen membesarkan partai.
“Kalau soal hak lain tidak ada itu, apalagi berkaitan dengan hal yang merusak nama baik dan Partai,” katanya.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan Provinsi Sulsel, adalah partai yang tegak lurus, menjunjung tinggi soliditas serta kesantunan sesama kader, sehingga perpecahan internal kader tidak pernah ada. “Demikian halnya menyangkut Pilkada, kami solid dan saling menghargai sesama kader,” pungkasnya.

Ketua Bappilu Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle juga menegaskan jika Demokrat tidak mengenal politik transaksional. “Tidak ada itu,” singkatmya.

Terpisah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi mengaku jika politik transaksional sangat sulit diawasi oleh Bawaslu. Karen memang, pelaku politik transaksional tentunya memiliki cara tersendiri untuk melakukan deal-deal politik tersendiri yang sulit diketahui oleh Bawaslu.

“Itukan ada larangan, bahwa tidak boleh ada memberikan uang dan berupa jasa dari calon ke partai. Itukan mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi kita memang sebenarnya ingin mengantisipasi itu tapi sulit, kalau KPK kan bisa OTT, disitulah kita punya kelemahan,” tuturnya.

Sehingga, kata dia, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh politik transaksional dan memiliki bukti yang cukup untuk segera melaporkan hal tersebut ke bawaslu. “Kita tinggal berharap, kalau ada yang merasa dirugikan dengan politik transaksional laporkan saja ke Bawaslu,” jelasnya.

Untuk itu, ia menjelaskan jika Bawaslu pusat menggandeng KPK dalam mengawasi politik transaksional. Karena memang, dalam beberapa waktu terakhir KPK sering menangkap sejumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, suap hingga gratifikasi.

“Kalau ditingkat pusat itu ada kerja sama dengan KPK, dan juga sudah ada MoU dengan PPAPK. Semua inikan berproses di pusat semua,” tutur Laode. (*)


div>