JUMAT , 22 JUNI 2018

Waspada Politik Uang Jelang Lebaran

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 02 Juni 2018 11:45
Waspada Politik Uang Jelang Lebaran

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung 27 Juni 2018 atau kurang lebih 10 hari pasca Hari Raya Idulfitri.

Di moment tersebut, calon kepala daerah terkadang memanfaatkan Hari Raya Idulfitri untuk mendapat simpati masyarakat. Salah satunya dengan melakukan money politik.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel telah memberikan “warning” bagi kandidat calon kepala daerah untuk tidak memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ataupun Hari Raya Idulfitri sebagai ajang berkampanye. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi.

Ia mengatakan, apalagi pencoblosan Pilkada Serentak termasuk Pilgub Sulsel sangat berdekatan dengan Idulfitri yang dikhawatirkan politik uang menguat.

“Kita sudah ingatkan bahwa kegiatan sedekah jangan di campur adukkan dengan kepentingan politik. Contohnya saat dia bagi-bagi sembako disitu ada pesan-pesannya, ada kartu nama, dan macam-macam yang masuk kategori kampanye,” kata dia.

Untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, kata Laode, Bawaslu telah menyarankan kandidat apabila benar ingin memberikan sumbangan dengan niat pahala agar melalui badan amil zakat. Karena memang dengan cara seperti itu kandidat tidak perlu khawatir melanggar aturan sebagai seorang kandidat.

“Kita sudah sarankan supaya kalau mau ibadahnya itu diterima serahkan saja ke badan amil zakat,” jelas Laode.

Selain dengan cara-cara pemberian sembako, Laode juga menjelaskan, agar kandidat tidak melakukan aktifitas kampanye di masjid. Selama Bulan Ramadan pihaknya akan melakukan pengawasan dan meninjau lokasi masjid yang akan didatangi Paslon.

Larangan tersebut juga telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang larangan kampanye Pilkada ditempat ibadah yang tertuang dalam pasal 68 ayat 1.

“Kita sudah sampaikan melalui pengurus masjid juga, teman-teman panwas sudah surati pengurus masjid jangan sampai dijadikan tempat kampanye. Karena itu sangat dilarang oleh undang-undang dan sangat jelas,” tandasnya.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPU Sulsel, Faisal Amir menegaskan, bahwa Paslon dilarang melakukan berbagai hal yang sifatnya berkaitan dengan money politik.

Menurutnya, aturan serta larangan politik uang telah diatur dalam PKPU sehingga yang menerima serta memberi akan dikenakan sanksi berupa pidana.

“Kan dalam aturan sudah jelas melarang. Jadi tidak boleh paslon bermain soal politik uang. Itu jelas sanksi pidana,” tegas Faisal Amir.

Ia juga tak memungkiri jika jelang lebaran, kandidat akan memanfaatkan dengan melakukan politik uang. Kendati demikian, ia meyakini jika pihak pengawas pemilu telah memiliki perangkat aturan menghadapi persoalan politik uang tersebut.

“Memang tidak bisa diidentifikasi di daerah mana, tetap memerlukan koordinasi yang baik dalam implementasinya. Jika masyarakat mengetahui harus melapor,” pungkasnya.

Terpisah, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim mengatakan, bulan Suci Ramadan menjadi lahan empuk bagi kandidat untuk menarik simpati masyarakat. Tetapi tidak semua kandidat menggunakan cara-cara fair atau melanggar aturan yang berlaku.

“Momen lebaran ini memang sangat rawan dengan pelanggaran-pelanggaran pikada terutama money politics. Kegiatan-kegiatan politik berbalut agama sangat potensial,” kata Syahrir Karim.

Bahkan, ia mencontohkan hal-hal yang sangat rentang dimanfaatkan oleh kandidat. Penyelenggara pilkada kata dia, juga harus lebih responsif melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi selama masa jelang pencoblosan ini.

“Sebutlah misalnya bagi-bagi THR saat menjelang lebaran atau bahkan saat setelah lebaran dengan modus open house. Bawaslu saya kira mesti lebih ekstra bekerja untuk mengantisipasi dan mengawasi kemungkinan-kemungkinan ini,” jelasnya.

“Bawaslu termasuk juga KPU perlu juga memikirkan untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama atau MUI didaerah masing-masing untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terutama pelangaran yang dibungkus atas nama agama,” pungkasnya. (*)


div>