KAMIS , 21 JUNI 2018

Waspada ! Rawan Gesekan Antar Pendukung

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Selasa , 06 Maret 2018 12:30
Waspada ! Rawan Gesekan Antar Pendukung

Dok. RakyatSulsel

– KPU Tidak Atur Zona Kampanye

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengatur zona kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Meskipun berbeda lokasi, gesekan antar pendukung sangat rawan terjadi.

Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Armin Arsyad, menilai, kampanye tanpa zona dikhawatirkan bisa bertabrakan dengan jadwal paslon lainnya. Karena itu, perlu ada langkah antisipasi dari penyelenggara, dalam hal ini KPU.

“Nah ini yang perlu jadi perhatian KPU. Dikhawatirkan bisa bertabrakan, apalagi ada paslon yang jadwalnya sama dengan paslon lainnya,” kata Armin, Senin (5/3) kemarin.

Meskipun berbeda lokasi, kata Armin, hal ini bisa menimbulkan konflik antar pendukung. Belum lagi jadwal kampanye dengan calon bupati atau wali kota.

“Walaupun berbeda lokasi, kita khawatirkan ada gesekan antara pendukung. Juga macetnya pasti tak tanggung-tanggung,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir, membenarkan, KPU Sulsel memang tidak mengatur zona kampanye untuk Pilkada dan Pilgub 2018. Ketentuan tersebut tak diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018 tentang kampanye.

Ia menyebut, pihaknya hanya memfasilitasi calon untuk rapat umum sebanyak dua kali. Meskipun tak ada zona kampanye, KPU menjamin kampanye akan berjalan tertib dan aman.

“Kita tidak diatur untuk kampanye akbar. Karena dalam PKPU, tidak ada dibahas soal zona dalam pilkada serentak. Yang ada hanya rapat umum itu pun hanya dua kali termasuk debat kandidat. Baru kita akan atur dan sepakati jadwalnya. Jadi kita tidak mengenal lagi zonasi kampanye. Kalau metode kampanye yang lain silahkan dilakukan, kita yakin tidak ada konflik dan bisa berjalan tertib,” terangnya.

Tidak adanya zonasi kampanye dalam Pilgub Sulsel 2018, kata Faisal, akan membuat peluang suara golput menipis. Zonasi ini urung dilaksanakan, karena dianggap akan membatasi gerak paslon dalam kampanye.

“Kita sudah konsultasikan ke KPU RI. Dan zonasi dinilai akan membatasi ruang gerak paslon,” bebernya.

Ia mencontohkan, paslon nomor urut 1 ditetapkan lakukan kampanye di zona A. Otomatis, mereka tak dapat kesempatan untuk lakukan kampanye di zona B. Padahal, bisa saja di zona B itu, ada relawan mereka yang ingin bergerak.

“Kampanye itu kan tak harus dihadiri oleh paslon. Ada relawan bisa menyampaikan program kerja paslon andalannya, kan itu juga dikategorikan sebagai kampanye. Itulah mengapa KPU RI minta untuk tak dilakukan zonasi,” lanjutnya.

Tidak adanya zonasi membuat jadwal kampanye tiap paslon saat ini diatur dan ditentukan oleh tim pemenangan masing-masing. Untuk nomor urut 1, Nurdin Halid-Aziz Kahar Mudzakkar (NH-Azis) berencana akan melakukan kampanye akbar tanggal 19 Juni di Palopo dan 23 Juni di Makassar.

Pasangan nomor urut 2, Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo (AgangTa) tanggal 22 April di Toraja Utara dan 22 Juni di Makassar. Nomor urut 3, Nurdin Abdullah-Andi Sudriman Sulaiman (NA-ASS) 22 April di Bone dan 20 Juni di Makassar. Sementara, nomor urut 4 pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) menjadwalkan kampanye tanggal 12 Mei di Luwu Utara dan 23 Juni di Makassar.

“Paslon dan tim pemenangan tetap komunikasi dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, KPU Kabupaten/ Kota. Kepada KPU Kabupaten/ Kota-lah, pengaturan tempat, lokasi, dan jadwal kampanye diatur bersama-sama. Nanti diatur agar tidak bersamaan di wilayah yang sama. Kita atur khusus, dan pertimbangkan lokasi dari KPU masing-masing,” ungkap Faisal.

Adanya kebebasan untuk tim pemenangan dan paslon menentukan jadwal kampanye mereka sendiri ini pun diyakini KPU Sulsel bakal meminimalkan suara golput dalam Pilkada serentak tahun ini.

“Bisa saja suara golput makin menipis. Kan dengan tak ada zonasi, kesempatan paslon bisa bertemu dengan masyarakat menjadi lebih banyak. Pendidikan politik bisa jalan, yang imbasnya ke minimalnya suara golput. Kami juga harapkan demikian,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, pasangan nomor urut 1, NH-Azis, mengaku tak mempersoalkan masalah zona kampanye. Ia jamin, pasangan nomor urut 1 bisa tertib saat menggelar kampanye umum mendatang.

“Itu kan sudah sesuai kesepakatan. Kita harapkan bisa saling memahami. Kan sudah ada mekanisme dan prosedurnya antara paslon dan KPU sebelumnya. Dan kita harap tetap damai, tak ada konflik. Berkampanye dalam kedewasaan istilahnya,” kata juru bicara NH-Azis, Risman Pasigai.

Sementara nomor urut 2, AgangTa melalui juru bicaranya Andri Arif Bulu, menuturkan, masa kampanye cukup panjang, hampir lima bulan sejak penetapan. Oleh karena itu, KPU diharapkan terus berkoordinasi dengan paslon agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal.

“Jadi bola di tangan KPU Kabupaten/Kota agar semua bisa berjalan dengan aman, dan tertib. Karena bukan saja jadwal yang akan saling singgung, tapi juga tempat acara berlangsung, pasti semua paslon ingin tempat yang strategis,” ucapnya.

Bagi nomor urut 3, NA-ASS, juga tak terlalu mempersoalkan masalah kampanye. Juru bicara NA-ASS, Haeruddin Nurman mengatakan, model ini masih sama dengan kampanye sebelumnya. Pendukung nomor urut 3 merata di seluruh daerah. Tanpa kampanye pun, NA-ASS dipastikan menang.

“Kalau di pihak kami tidak jadi masalah. Ini sebenarnya suara dari kandidat nomor 3 hampir merata di seluruh kabupaten/kota. Yang bermasalah kalau unggul di satu daerah saja,” ungkapnya.

Samal halnya dengan pasangan nomor urut 4 IYL-Cakka. Juga tidak mempersoalkan jadwal kampanye yang kini tidak diatur lagi menurut zona. Karena memang, aturan PKPU sudah tidak ada aturan soal kampanye menurut zona.

Jubir IYL-Cakka, Henny Handayani, menuturkan, hal itu sudah menjadi konsekuensi dalam pelaksanaan pesta politik lima tahunan ini. “Iye, begitu mi konsekuensinya, bisa terjadi kampanye bersamaan,” kata Henny.

Namun memang, menurut Henny, untuk mengantisipasi hal itu, tim di tiap daerah intens melakukan koordinasi setiap ada hal-hal yang dirasa dapat mengganggu jalannya kampanye.
“Sisa bagaimana mengkoordinir teman-teman tim di lapangan,” pungkasnya. (*)


div>