RABU , 21 NOVEMBER 2018

Waspadai Janji Manis Caleg

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

Iskanto

Sabtu , 06 Oktober 2018 10:41
Waspadai Janji Manis Caleg

ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masa kampanye Calon Legislatif (Caleg) jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang sudah dimulai sejak 23 September lalu. Untuk bisa mendapatkan suara yang memuaskan, para Caleg harus pandai mengikat hati pemilih dengan cara mengubar-umbarkan janji kepada para pemilih.

Mulai dari janji yang sangat biasa seperti perbaikan jalan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat hingga janji yang sangat luar biasa dan unik seperti menjanjikan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis.

Terkiat hal itu, Caleg incumbent untuk DPRD Sulsel, Rudy Peter Goni mengatakan Caleg khusus yang baru sebelum melakukan sosialisasi lebih baiknya harus mengetahui kewenangan apa yang harus dilakukan saat menjadi wakil rakyat.

“Untuk itu sebaiknya para Caleg sebaiknya dilakukan pelatihan, untuk memahami Tujuan Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya sebagai wakil rakyat ketika terpilih. Baik itu fungsi-fungsi yang menjadi tugas dan kewajiban anggota DPRD nanti,” kata Rudy.

Ia mengaku jika janji yang bukan kewenangan mereka akan tidak menguntungkan. Tapi sesama Caleg lebih baiknya berpikir positif. “Saya berpikir positif, bahwa Caleg yang menjanjikan mungkin keliru dalam pemahaman tentang tugas di dewan dan ada niat untuk membohongi rakyat,” tuturnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel mengatakan bahwa khusus Caleg partai berlambang moncong putih di Sulsel telah dilatih dalam melaksanakan sosialisasi agar tidak sembarang memberikan janji kepada masyakarat.

“Seluruh Caleg PDIP telah dilatih untuk bahan kampanye, dan tugas di dewan nantinya apabila terpilih. Korelasi antara tugas dan janji harus segaris,” ujarnya.

Kata dia, jika PDIP tidak mengenal namanya janji politik akan tetapi maupun yang lain. “Kemudian partai kami juga mengenal janji kampanye berupa mediasi, karena jaringan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kota/kabupaten kita miliki, jadi bisa juga dilakukan ke depan, tetapi harus berkoordinasi dengan baik,” jelasnya.

Sementara Caleg incumbent dari Partai Golkar, Fachruddin Rangga mengatakan sebagai anggota DPRD dirinya hanya akan menjual kepentingan rakyat yang bisa diusulkan. Bukan sekedar janji, karena anggota DPRD fungsinya pengawasan hingga mengusulkan kepentingan masyarakat luas.

“Dalam mengikuti kontestasi politik 2019 sebagai incumbent tentu perlu menjual program yang mempunyai nilai lebih, oleh karenanya yang paling terpenting menjadi perhatian adalah peningkatan ekonomi rakyat khususnya di wilayah pedesaan,” kata Fachruddin Rangga.

Dirinya menyebutkan pembangunan ekonomi kerakyatan itu sangat penting untuk meningkatan penghasilan masyarakat. Apalagi, saat ini pemerintah memiliki koperasi simpan pinjam untuk yang membutuhkan.

“Pendekatannya adalah mendorong pemerintah provinsi Sulsel meningkatkan anggaran yang bersentuhan dengan bidang pertanian, perikanan kelautan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sokongan anggaran untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” jelasnya.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah mengatakan berdasarkan pengalamannya, sebagian besar alasan responden memilih Caleg dan partai politik berdasarkan visi misi dan programnya.

Oleh sebab itu, kata dia, dirinya meminta kepada seluruh Caleg Partai Demokrat khususnya untuk menyampaikan program mereka kepada para pemilih alias masyarakat. “Memang bagi kami program itu sangat penting, itu yang kami minta para Caleg untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat,” kata Ni’matullah.

Untuk itu, dia menekankan para Caleg Partai Demokrat harus dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang program partai politik selama lima tahun mendatang. “Kita meminta Caleg untuk lebih banyak tatap muka dengan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Abdillah Nasir mengatakan Caleg Partai Golkar dalam bersosialisasi tentu menyampaikan program serta janji politik sesuai apa yang diinginkan masyarakat pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Pada hakekatnya, itu sangat urgensi. Dimana Caleg Golkar bersosialisasi atau kampanye menyampaikan program sesuai kebutuhan Dapil,” kata Abdillah.
Caleg DPR RI itu menambahkan, Partai Golkar telah memberikan pembekalan melaui orientasi sehingga apa yang disampaikan sudah masuk dalam program yang diinginkan partai.

“Jadi, secara sistematis. Sebelum sosialisasi Caleg diberikan pembekalan untuk sampaikan program sesuai program partai juga,” jelasnya.

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan jika seluruh Caleg harus melakukan pendidikan politik lebih awal dan memahami apa opsinya jika terpilih menjadi wakil rakyat.

“Di sinilah pentingnya pemahaman urusan pemerintahan. Bahwa pemerintahan itu bekerja berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada. Institusi DPRD juga punya fungsi yang khas, bukan lembaga eksekutor untuk mewujudkan semua keinginan,” kata Luhur.

Menurutnya, agar tidak terjadi sosialisasi atau kampanye dengan menjanjikan bukan sesuai opsinya, partai politik harus memiliki tanggung jawab kepada kadernya agar tidak sembarang menjanjikan kepada masyarkat.

“Ini menjadi tanggung jawab partai politik pengusung, bahwa Caleg yang ditawarkan pada publik pilih idealnya haruslah sudah selesai pemahaman tata pemerintahannya. Kaderisasi dan pendidikan politik harus berjalan baik diinternal partai politik,” pungkasya. (*)


div>