SABTU , 26 MEI 2018

Woow, Wali Kota Palopo “Diusir” Jamaah MALP

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 20 Desember 2017 18:03
Woow, Wali Kota Palopo “Diusir” Jamaah MALP

Suasana penolakan jamaah Masjid Agung Luwu Palopo saat Wali Kota Palopo Judas Amir datang.

PALOPO, RAKYATSULSEL.COM – Beredarnya video insiden Wali Kota Palopo, Judas Amir, “diusir” jamaah Masjid Agung Luwu Palopo (MALP), Rabu (20/12) pagi tadi.

Akibatnya, Judas mengurungkan niatnya menggelar serah terima kepengurusan di MALP, dikarenakan adanya desakan dari jamaah yang menolak acara tersebut.

Perwakilan dari Remaja MALP, Reski Azis, mengakui bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas. “Ini adalah spontanitas dari jamaah yang merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Walikota Palopo di MALP tidak benar,” tegas Reski.

Ia melanjutkan, sejak awal, pihaknya menilai jika Wali Kota Palopo telah melakukan intervensi di MALP. Mulai dari mengganti Kepsek SDIT Darussalam MALP, sampai mengganti secara sepihak pengurus masjid yang telah dipilih secara mufakat oleh jamaah melalui pengurus yayasan yang direkomendasikan oleh Kepala KUA, sesuai SK Dirjen Bimas Islam.

“Saya kira inilah akar persoalan yang tidak bisa diterima oleh jamaah MALP, sehingga teman-teman jamaah menolak upaya yang dilakukan oleh Walikota termasuk apa yang terjadi hari ini,” sambung Reski.

Lebih lanjut Reski mengatakan, bahwa apa yang telah dilakukan Judas Amir tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan mencerminkan sikap otoriter.

“Ini tidak akan kami biarkan. Bahkan kami rela melawan jika ada yang mencoba-coba mengkriminalisasi ulama di MALP,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi MALP, H Jamaluddin bin Ibrahim Dhara SH, mengatakan bahwa upaya hukum terkait kisruh di MALP masih akan terus bergulir.

“Kami sementara melakukan upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali (PK). Jadi janganlah memaksakan kehendak sebelum ada kepastian hukum terakhir,” ujarnya.

H Jamaluddin menambahkan, jika yang perlu diingat bahwa, Yayasan MALP punya legal standing tersendiri melalui SK Kemenkumham RI sebagai pegangan dalam mengelola MALP. (*)


div>