SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Wow! Gaji Walikota Rp70 Juta Lebih

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 17 September 2012 10:29

RAKYAT SULSEL . PALOPO – Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2013-2018 siap-siap menerima gaji beserta tunjangan selama periode 2013-2018 sebesar Rp 70  lebih untuk Walikota, dan untuk Wakil Walikota berkisar Rp 60 juta lebih. Namun ini bisa lebih, tergantung dari kebijakan dan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo menyebutkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah, Serta Janda/Dudanya disebutkan jika gaji pokok perbulan Walikota hanya sebesar Rp 2,1 juta, sementara untuk jabatan Wakil Walikota Palopo adalah sebesar Rp1,8 juta.

Nilai gaji ini boleh dibilang rendah dibanding dengan beban tugas dan tanggung jawab jabatan seorang Walikota dan Wakil Walikota. Tapi, jumlah itu belum termasuk dengan berjibun tunjangan yang diterima untuk pejabat dua posisi tersebut.

Tunjangan jabatan Walikota misalnya senilai Rp3,78 juta, sedang untuk Wakil Walikota sebesar Rp3,24 juta. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat Negara tertentu, pada pasal 4 ayat 1.

Jika berdasarkan dua aturan ini saja, maka jumlah penghasilan perbulan seorang Wali Kota  bisa mencapai Rp5,88 juta, dan Wakil Wali Kota Palopo sebesar Rp 5,04 juta. Namun, bagi kepala daerah, baik itu Walikota maupun Wakil Walikota Palopo, juga memiliki penghasilan lainnya dari jabatan mereka.

Sebut saja, sesuai aturan PP No 69 tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan, jika Walikota dan wakil Walikota memperoleh hak intensif realisasi pajak daerah.

Sesuai pada Bagian Ketiga, pasal 7 ayat 1 disebutkan, untuk daerah dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan nilai dibawah Rp1 triliun, maka berhak untuk mendapatkan intensif pajak paling tinggi sebesar enam kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Jika merujuk pada aturan ini, maka rata-rata nilai intensif pajak yang diterima Wali Kota setiap bulannya bisa mencapai Rp 35 juta, sementara Wakil Wali Kota bisa memperoleh sebesar Rp30 juta. Dengan ketiga aturan ini saja, maka penghasilan seorang Wali Kota perbulan bisa mencapai Rp 40 juta, dan Wakil Wali Kota palopo sebesar Rp 35 juta.

Jumlah ini baru didasarkan pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah pusat, selain itu Pemerintah daerah juga dapat membuat aturan sendiri yang mengatur tentang tunjangan yang diperoleh oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Di Palopo misalnya, sesuai dengan PP No 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan jika klasifikasi tunjangan operasional kepala daerah dan wakilnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD.

“Atas dasar itu, pada Perda Kota Palopo No 1 Tahun 2012, tengang APBD Kota Palopo tahun anggaran 2012 diatur tentang sejumlah jenis tunjangan yang diperoleh Walikota dan Wakil Walikota. Misalnya, biaya representase Walikota yang diatur sebesar Rp34.534.500 pertahun, sementara untuk Wakil Walikota Palopo sebesar Rp29.601.000 pertahun,” ujar Kabid Anggaran dan Kas Daerah Andi Musakkir kepada Rakyat Sulsel, kemarin.

Selain itu, mereka juga berhak mendapat beberapa jenis tunjangan seperti tunjangan keluarga, jabatan, beras, dan tunjangan khusus yang jumlahnya untuk posisi Wali Kota Palopo mencapai Rp70.456.945 pertahun dan Wakil Wali Kota Palopo mencapai Rp 60.416.603. (k14/dj/D)


Tag
div>