SENIN , 17 DESEMBER 2018

Wow, Ongkos Pilkada 2018 “Mahal”

Reporter:

rakyat-admin

Editor:

Senin , 05 Desember 2016 10:14
Wow, Ongkos Pilkada 2018 “Mahal”

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Ongkos Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang ketiga tahun 2018 mendatang di Sulsel diprediksi mahal. Angkanya bisa menyentuh Rp 1,4 triliun.

Selain Pilgub Sulsel, ada 12 kabupaten/kota yang ankan menggelar Pilkada secara serentak. Antara lain Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Kota Palopo, Luwu, Enrekang, Pinrang, Kota Parepare dan Sidrap.

Hampir tiap Pilkada anggaran pada masing-masing daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Tentu saja akan mencekik Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Sulsel.

Untuk Pilgub Sulsel sendiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Rp 673 miliar. Biaya ini diluar dari anggaran untuk Bawaslu di Sulsel yang bisa mencapai Rp 300 miliar.

Sementara dari anggaran yang diusulkan 12 KPU daerah, masing-masing Kota Makassar mengusulkan Rp 58 miliar, Jeneponto Rp 27 miliar, Bantaeng Rp 18 miliar, Sinjai Rp 29 miliar, Bone Rp 60 miliar, Wajo Rp 48 miliar, Kota Palopo Rp 20 miliar, Luwu Rp 41 miliar, Enrekang Rp 24 miliar, Pinrang Rp 35 miliar, Kota Parepare Rp 23 miliar, dan Sidrap Rp 44 miliar.

Terkait hal itu, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief mengatakan, anggaran yang diajukan oleh KPU kabupaten/kota dan KPU Sulsel itu masih sekedar usulan. Menurutnya, hal itu belum menjadi sebuah anggaran yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah.

[NEXT-RASUL]

“Saya pikir itu kan masih sebatas usulan saja, nantinya jumlah anggaran yang diusulkan akan dikaji bersama pemerintah daerah, sehingga hal itu tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Iqbal, Minggu (4/12).

Ia menambahkan, banyak hal yang menjadi penyebab membengkaknya anggaran Pilkada. Salah satu diantaranya adalah KPU diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi pasangan calon selama tahapan Pilkada.

“Banyaklah hal yang menjadi penyebab terjadinya pembengkakan anggaran, diantaranya itu adalah KPU ditunjuk sebagai fasilitator kepada pasangan calon dalam hal alat peraga kampanye,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, gaji pelaksana Pilkada juga menjadi pemicu. Karena, kata dia, honorer terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut mesti sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.

“Honorer tenaga pelaksana Pilkada itu mengalami kenaikan yang sangar signifikan, bahkan bisa mencapai 40 hingga 50 persen kenaikan dari honorer pada Pilkada sebelumnya,” jelasnya.

Adapun mengenai anggaran Pilgub yang akan dilakukan penganggaran pada kabupaten/kota, kata Iqbal, hal itu karena Pilkada 2018 mendatang dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan Pilkada kabupaten/kota. Sehingga daerah yang akan melaksanakan Pilkada di kabupaten/kota akan dilakukan pengganggaran sharing.

[NEXT-RASUL]

“Artinya adalah bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada di kabupaten/kota akan dibagi anggarannya antara daerah dan provinsi, jadi ini berlaku bukan untuk seluruh daerah di Sulsel, tapi hanya kepada daerah yang ikut Pilkada 2018,” jelasnya.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Teknis, Misna Attas juga mengaku anggaran untuk Pilgub merupakan estimasi dari semua tahapan dan proses jalannya pilkada Sulsel. Selain itu anggaran yang disodorkan untuk menjadi pembahasan dan pertimbangan di DPRD untuk dilakukan rapat bersama.

“Kami menyusun sesuai kenutuhan, apalagi Sulsel sangat luas untuk sosialisasi membutuhkan anggaran tak sedikit,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, La Ode Arumahi mengatakan, yang membuat anggaran Bawaslu naik disebabkan adanya kenaikan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, pengawas TPS sebelumnya tidak ada dalam Pilkada.

“Kalau kami di Bawaslu itu mengalami kenaikan anggaran karena ada beberapa penambahan dalam item operasional pengawas TPS, dan itu tentu membutuhkan dana, apalagi penempatannya itu sesuai dengan jumlah TPS,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Selain itu, kata dia, hal lain yang menjadi pemicu kenaikan anggaran Pilkada adalah mengenai aturan menteri keuangan dalam memberikan honor kepada penyelenggara Pilkada. Menurutnya, aturan dalam Kemenkeu tersebut membuat KPU dan Bawaslu terbuka untuk memberikan honor sesuai aturan.

“Masalah honor juga yang membuat ini anggaran membengkak, karena kan saat ini sudah ada aturannya yang jelas dari kementerian keuangan. Jadi dalam penganggaran untuk hal ini sangat legal,” jelasnya.

Bukan itu saja, kata La Ode, variasi item kegiatan yang mesti dilaksanakan dalam aturan juga bertambah. Hal itu juga sesuai dengan aturan dalam kementerian dalam negeri yang telah diteken.

“Item kegiatan pengawasan hingga sosialisasi juga ada aturan yang ketat dan itu mesti dilakukan, karena masuk dalam ranah aturan yang mesti dilakukan dalam Pilkada,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pada prinsipnya kenaikan anggaran tersebut bukan kemauan dari Bawaslu. “Kenaikan anggaran dari Bawaslu itu bukan karena keinginan internal, tapi itu secara normatif karena menyesuaikan aturan yang ada sehingga baik pemerintah daerah maupun DPRD tidak bisa menekan anggaran itu,” ucapnya.

Meski demikian, kata La Ode, hal tersebut bisa ditaktisi oleh Bawaslu dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan menekan jumlah item kegiatan seperti sosialisasi Pilkada.

“Banyak yang bisa dilakukan untuk mentaktisi anggaran ini, salah satunya adalah mengurangi jumlah item sosialisasi. Karena kan dalam undang undang nomor 10 ada juga kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Hal lain yang bisa ditaktisi, kata La Ode adalah menekan anggaran dalam sewa kantor. “Kalau untuk sewa kantor kan bisa ditaktisi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan kantor, sehingga kami dari Bawaslu tidak menyiapkan lagi anggaran sewa,” pungkasnya. (E)


Tag
  • pilkada 2018
  •  
    div>