RABU , 23 MEI 2018

WTP Ketujuh Sulsel Bersih Tanpa Suap

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Senin , 29 Mei 2017 19:30
WTP Ketujuh Sulsel Bersih Tanpa Suap

PENYERAHAN WTP. Anggota BPK RI Harry Azhar Azis. menyerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (29/5). ASEP/RAKYATSULSEL

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya atas taporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan PemenntahDaerah (LKPD) Sulsel di tahun 2016. Piagam pengharagaan tersebut melalui rapat paripurna istimewa dan diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Athar Azis, dikantor Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Sulsel, Senin (29/5).

“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun 2016, dengan memperhatikan  kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang•undangan. dan efektifitas sistem pengendalian internal. LHP atas LKPD Tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama vaitu LHP atas LKPD Tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama vaitu LHP atas LKPD Țahun 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP’ atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang•undangan,” kata Harry.

Dia menambahkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga terdapat penambahan laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan petubahan saldo anggaran lebih.

Lanjut Harry, berdasarkaan pemerikansaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penuyusunan keuangan Pemprov Sulsel telah sesuai dengan stadar akuntasi pemerintahan berbasis aktual telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patuhan dan berpangaruh langsung.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sulsel. Opini vang diberikan BPK atas laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2016 adalah WTP. Pencapaian ini adalah vang ketujuh kalinya bagi Pemprov Sulsel. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan vang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Sulsel dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Dan kami mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Pmeprov Sulsel atas pengelolan keuangan tahun 2016 yang sebagaian besar sesuai dengan ection plan yang diubuat gubernur sulsel, sehingga lkpd tahun 2016 terjadi perbaikan dalam alporan keuangan,” kata Harry.

Lebih jauh, Harry menegaskan bahwa pihaknya  masih menemukan beberapa permasalah yang tidak materialistis yang ada di Pemprov sulsel, seperti pemanfaatan aset milik Pemprov yang tidak sesuai dan tidak dikenakan sewa, pengelolaan pendidikan gratis, dan kesehatan gratis Sulsel belum memadai, serta pemenafaatan aset milik Pemprov Sulsel di tiga kerja sama belum sesuai dengan ketentuan.

“Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban atau memberi penjelasan atas tindak Ianjut hasil perneriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya,” jelasn Harry.

[NEXT-RASUL]

Harry berharap kalau ada yang mengatakan WTP tersebut dibeli, tolong sampaikan buktinya. Itu jauh lebih proporsional daripada melakukan insnuasi hal itu semuanya dibeli adalah suatu soal yang mustahil.

“Saya menganjurkan kepada masyrakat ada yang menindikasi, tercium laporkan BPK kita juga sudah bekerja sama juga dengan KPK dengan pelaporan-pelaporan seperti itu,” jelas Harry

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menuturkan, ini sebuah prestasi dan penghargaan itu tidak terkait satu sektor saja tapi keseluruhan termasuk aparat pengawsan, diantaranya DPRD Sulsel dan ini ketuju kali berarti bukan hal tiba-tiba pihaknya selalu menjaga konsistensi, kedalaman, pemahaman yang tinggi. “Kita mampu konsistensi ketaatan aturan, konsistensi kerja laporan keurangan yang menjadi syarat ke kita,” tutur SYL

Syahrul menegaskan, hasil pemeriksaan LKPD 2016 Pemprov Sulsel dan pemberian WTP yang ketujuh kalinya ini murni dari hasil pemeriksaan dari BPK, tidaka da istilah sogok menyogok hanya untuk meraih ini.

“Hasil WTP di Sulsel saya garansi 100 persen adalah murni, kami WTP ketujuh dan tentu saja tidak mau seperti itu( bayaran) kalau ini wajar yaah wajar lebih baik ditemukan sekarang agar pemecahannya sekarang daripada nanti setelah berhenti jadi Gubernur baru ketemu masalahnya, saya yakin pemeriksaan kita didorong secara normatif, tapi kenapa Sulsel selalu menjadi patokan dari kita semua karena kami sudah tujuh kali,” tegas Gubernur dua priode ini


div>